Bisnis.com, CIREBON - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon menolak kebijakan pemangkasan kegiatan pemerintah di hotel yang dinilai dapat merugikan sektor perhotelan.
Ketua PHRI Kabupaten Cirebon Ida Khartika mengatakan keputusan ini akan berdampak serius pada keberlangsungan bisnis hotel, termasuk peningkatan angka pengangguran di sektor pariwisata dan perhotelan.
Menurut Ida, kegiatan pemerintah di hotel memiliki dampak finansial yang lebih signifikan dibandingkan dengan kunjungan wisatawan biasa.
"Kegiatan pemerintah seperti rapat kerja, seminar, dan pelatihan sering kali melibatkan penyewaan ruang pertemuan, konsumsi, hingga akomodasi. Ini memberikan pemasukan yang stabil bagi hotel, berbeda dengan wisatawan yang mungkin hanya menginap tanpa menggunakan fasilitas lain," kata Ida, Rabu (12/2/2025).
Jika anggaran kegiatan pemerintah di hotel dipangkas, kata Ida, hotel-hotel di Cirebon akan kehilangan pendapatan besar yang selama ini menjadi sumber utama mereka.
"Selama ini, hotel masih bisa bertahan karena adanya kegiatan dari pemerintah. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi pengganti, banyak hotel yang akan kesulitan, bahkan terancam gulung tikar," tambahnya.
Baca Juga
Pemangkasan kegiatan pemerintah di hotel juga dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat pengangguran. Ida menjelaskan, sektor perhotelan di Cirebon menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari resepsionis, housekeeping, hingga staf dapur dan layanan lainnya.
Selain itu, sektor perhotelan juga berhubungan erat dengan berbagai usaha kecil dan menengah (UMKM), seperti pemasok bahan makanan, penyedia jasa laundry, hingga transportasi lokal.
"Banyak UMKM yang bergantung pada industri perhotelan. Jika hotel sepi, mereka juga akan terdampak," kata Ida.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran kalau pemerintah justru akan menaikkan pajak hotel sebagai langkah untuk menutup kekurangan pendapatan daerah. Ida menilai, hal ini justru akan semakin memperburuk kondisi perhotelan.
PHRI Kabupaten Cirebon meminta agar pemerintah tidak hanya membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia usaha.
"Kami butuh solusi, bukan hanya aturan yang semakin memberatkan. Jika pemerintah ingin menaikkan pajak, setidaknya harus ada insentif atau bantuan bagi hotel yang terdampak," tambahnya.
