Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayah Jabar dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027.
KDM - sapaan akrab - Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan, melalui program "Jabar Istimewa Jalan Leucir", Pemdaprov Jabar mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp600 miliar.
"Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat—baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa—terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi," kata KDM, Kamis (14/8/2025).
Sebagai langkah pendukung, Pemdaprov Jabar menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Jabar pada Selasa (15/4/2025) silam.
Menurutnya, pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi jaminan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan. "MoU ini adalah payung hukum yang jelas, baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemdaprov maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum pada ruas jalan provinsi.
Baca Juga
KDM menegaskan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan.
"Infrastruktur jalan mencakup marka jalan, PJU, CCTV, serta taman dan fasilitas penunjang lain demi kenyamanan pengguna," ujarnya.
Komitmen pembangunan infrastruktur juga kembali disampaikan KDM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon, Rabu (7/5/2025). Prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan," jelasnya.
Untuk jalan desa, KDM mengingatkan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemdaprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau dananya tidak mencukupi.
"Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan jalan di Jabar memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan—mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat—sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, Pemdaprov mengelola jalan provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing daerah.
