Bisnis.com, CIREBON - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon menyebutkan kebijakan pemerintah yang memangkas kegiatan di hotel berdampak signifikan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Khartika mengatakan, kebijakan ini berpotensi melemahkan ekonomi daerah jika tidak disertai solusi alternatif.
Selama ini, kegiatan pemerintah di hotel memberikan kontribusi besar bagi industri perhotelan dan UMKM yang bergerak di sektor pendukung. Dengan adanya pemangkasan kegiatan tersebut, hotel-hotel di Cirebon mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan.
"Kegiatan pemerintah di hotel tidak hanya mencakup penginapan, tetapi juga penyewaan ruang pertemuan, konsumsi, hingga jasa pendukung lainnya. Semua itu melibatkan banyak UMKM, mulai dari katering, penyedia suvenir, hingga jasa transportasi," kata Ida, Rabu (12/2/2025).
Ida mengatakan, pihaknya menyoroti perbedaan antara pendapatan dari wisatawan dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah di hotel.
Menurutnya, meskipun wisatawan menjadi bagian penting dalam industri perhotelan di Cirebon, mereka belum mampu menggantikan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh kegiatan pemerintah.
Baca Juga
"Wisatawan cenderung mencari hotel dengan harga lebih terjangkau, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar hotel, seperti mengunjungi tempat wisata atau menikmati kuliner khas Cirebon. Sementara itu, kegiatan pemerintah di hotel memberikan keuntungan lebih besar karena mencakup sewa ruang meeting, konsumsi, dan fasilitas lain yang menunjang operasional hotel," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perhotelan di Cirebon masih sangat bergantung pada kegiatan instansi pemerintah untuk menjaga stabilitas pendapatan. Jika pemangkasan ini terus dilakukan tanpa solusi alternatif, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis perhotelan dan sektor pendukung lainnya.
Sebagai langkah solutif, Ida berharap ada dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku usaha perhotelan serta UMKM untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
"Kami siap berdiskusi dan mencari jalan tengah agar kebijakan ini tidak sampai merugikan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pemerintah bisa mempertimbangkan skema lain, seperti pengurangan biaya sewa untuk instansi pemerintah atau pemberian insentif bagi hotel yang tetap digunakan untuk kegiatan resmi," ungkapnya.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, sektor perhotelan dan UMKM bisa tetap bertahan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat ini dari sisi pengurangan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonominya. Jika sektor perhotelan dan UMKM berkembang, pada akhirnya ini juga akan menguntungkan pemerintah melalui peningkatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," pungkasnya.
