Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap meresahkan.
Langkah itu diawali dalam komitmen bersama antara Pemprov Jabar dengan aparat penegak hukum (APH).
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan antara Pemprov Jabar dengan Ketua DPRD, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar dan Kapolda Metro Jaya di acara Paripurna Pidato Gubernur Jabar periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
"Kami yang bertandatangan di bawah ini berkomitmen memberantas aksi premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Jabar sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan," ucap Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman saat membacakan komitmen bersama pemberantasan aksi premanisme.
Dalam komitmen bersama itu, ada 4 poin yang akan dilakukan yakni mengantisipasi aksi premanisme dalam bentu geng motor, ormas tidak jelas, makelar tenaga kerja, calo kendaraan umum, petugas parkir liar, pelaku pungutan liar dan segala bentuk premanisme lainnya.
Kemudian melakukan pencegahan terjadinya aksi premanisme melalui sosialisasi dan kordinasi yang terstruktur sistemik dan masif.
Baca Juga
"Melakukan penegakkan hukum yang tegas dan adil terhadap semua pelanggaran hukum yang terjadi akibat premanisme. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan aksi premanisme," ujar Faiz.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, komitmen bersama itu dibuat sebagai jawaban Pemprov Jabar terkait keresahan akan maraknya aksi premanisme yang juga berdampak pada investasi.
"Komitmen kita menjaga investasi, memberantas premanisme. Begitu saya masuk (dilantik gubernur) langsung saya siapkan konsepnya dan itu tadi malam dirumuskan. Minggu depan sudah rencana aksi," singkat Dedi Mulyadi.
