Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengalokasikan dana sebesar Rp19 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan langsung kepada kelompok tani.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dana ini diarahkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh petani, seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, distribusi pupuk bersubsidi, serta program swakelola bersama kelompok tani,” kata Deni, Senin (11/8/2025).
Selain dukungan APBD, Distan Cirebon juga menerima pasokan bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut mencakup penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi perpipaan, jaringan usaha tani, hingga pembuatan sumur air tanah dalam.
Menurut Deni, bantuan pusat ini melengkapi intervensi daerah sehingga kegiatan produksi padi dan komoditas pertanian lainnya lebih terjamin.
Untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan efektif, Distan Cirebon mengerahkan tenaga penyuluh yang tersebar di seluruh 40 kecamatan. Mereka bertugas mendampingi petani dalam berbagai aspek, mulai dari penentuan pola tanam, pembukaan lahan baru, hingga pembimbingan teknik budi daya.
Baca Juga
“Pendampingan ini penting agar petani tidak hanya mendapat bantuan fisik, tapi juga pengetahuan dan strategi agar hasil panen bisa optimal,” jelas Deni.
Ia menambahkan, sinergi antara infrastruktur, regulasi, dan pembinaan lapangan diyakini akan menjaga stabilitas produksi sepanjang tahun berjalan.
Pemkab Cirebon juga menegaskan komitmen mempertahankan lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi. Hal ini diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menetapkan luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44.000 hektare.
Menurut Deni, keberadaan regulasi ini menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tengah tekanan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur non-pertanian.
“Kalau lahan produktif tidak dijaga, maka program peningkatan produksi akan sulit tercapai,” ujarnya.
Faktor lain yang mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram oleh Perum Bulog. Harga ini dinilai memberikan kepastian pasar sekaligus peluang keuntungan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 33.000 kelompok tani dengan jumlah petani penggarap mencapai 72.000 orang. Luas sawah produktif tercatat lebih dari 51.000 hektare, sebagian besar digunakan untuk tanaman padi.
Dengan dukungan dana Rp19 miliar, pemerintah daerah menargetkan perbaikan akses lahan melalui jalan usaha tani yang lebih memadai, distribusi air yang merata lewat jaringan irigasi yang berfungsi baik, dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Deni menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyuluh, hingga petani itu sendiri.
“Kami ingin petani di Cirebon merasakan manfaat langsung dari program ini, bukan hanya di satu musim tanam, tapi berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
.JPG?w=300&h=221)
