Bisnis.com, CIREBON - Muhammad Abdullah, 36 tahun, seorang guru honorer di SDN Gunungsari, Kecamatan Waled, hanya bisa menghela napas panjang. Sudah 15 tahun ia mengabdikan diri di dunia pendidikan dengan harapan bisa menjadi pegawai tetap.
Namun, meski telah dinyatakan lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seleksi 2024, impian itu kini terasa semakin jauh.
Semula, ia dan ribuan guru honorer lainnya dijadwalkan diangkat menjadi ASN PPPK pada April 2025. Namun, kebijakan terbaru membuat pengangkatan itu mundur hingga Maret 2026. Itu berarti, mereka harus bertahan lebih lama tanpa kepastian gaji dan hak-hak sebagai pegawai tetap.
"Awalnya saya merasa lega ketika dinyatakan lulus seleksi PPPK. Tapi sekarang, justru lebih berat. Kami seperti digantung tanpa kepastian," kata Abdullah kepada Bisnis.com, Kamis (13/3/2025).
Nasib para calon PPPK di Kabupaten Cirebon bukan hanya tentang gaji yang tertunda, tetapi juga tentang beban ekonomi yang semakin berat. Abdullah, yang selama ini hanya mengandalkan gaji di bawah Rp1 juta per bulan dari sekolah, kini semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarganya.
Ia terpaksa berutang untuk bertahan. "Biaya hidup makin mahal, sementara pemasukan tidak ada. Kadang-kadang harus cari pinjaman," tuturnya.
Baca Juga
Tak hanya Abdullah, banyak tenaga honorer lainnya yang mengalami nasib serupa. Faozan (50), tenaga kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon harus banyak bersabar.
Kondisi ini membuat banyak calon PPPK merasa kecewa dan frustrasi. Mereka merasa pemerintah tidak serius dalam memberikan kepastian nasib bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai menegaskan pihaknya telah melakukan perencanaan keuangan dan pengadaan ASN secara proporsional. Bahkan, dana sebesar Rp43 miliar sudah disiapkan untuk membayar gaji para P3K tersebut.
Namun, hingga kini, mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan dilantik.
Menurut Hilmi, penundaan ini terjadi karena adanya pembahasan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Komisi II DPR RI. Salah satu opsi yang muncul dalam pembahasan adalah kemungkinan pengunduran pelantikan hingga tahun 2026.
“Kami sangat memahami keresahan para P3K. Mereka telah berjuang keras, bersaing dengan ribuan pelamar dari berbagai daerah, tetapi kini harus menghadapi ketidakpastian ini,” ujar Hilmi.
Pihaknya pun terus berupaya agar kebijakan ini bisa lebih berpihak kepada para tenaga P3K yang telah lulus seleksi. “Kami yakin keputusan ini belum final. Masih ada peluang bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Pengangkatan serentak CASN menjadi 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Juli 2025.
