Bisnis.com, BANDUNG—Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat telah melakukan finalisasi terhadap pergeseran, realokasi dari efisiensi anggaran di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung.
Ketua TAPD Jabar Herman Suryatman mengatakan keputusan realokasi ini akan ditetapkan dan mulai dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai Rabu (19/3/2025).
"Penetapan pergeseran 19 Maret. (Pertemuan ini) Konsolidasi TAPD, agar kebijakan Pak Gubernur di breakdown dan kami meminta semua kepala OPD di Jabar harus cek ricek, sesuai visi misi kepala daerah," kata Herman, Senin (17/3/2025).
Dalam finalisasi realokasi ini, proyek fisik atau infrastruktur jadi prioritas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mulai dari sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga revitalisasi sungai.
"Tahun ini tahun infrastruktur. Jawa Barat banyak ketinggalan. Mudah-mudahan berdampak pada empat variabel tadi, government spending bisa diakselerasi, tingkat konsumsi bisa naik, investasi berkembang, mudah-mudahan bisa memantik ekspor impor juga,”tuturnya.
Disinggung soal nilai yang berhasil terkoreksi untuk direalokasi, Herman enggan memaparkan lebih jauh. Dia mengatakan, angka yang didapat telah stabil dan besar kemungkinan tidak akan ada perubahan lagi.
Baca Juga
"Ini proses ngerautan. Nanti ada input di SIPPD. Secara prinsip sudah mulai stabil. Finishing. Lain-lain (angka) yang prinsip ke Pak Gubernur (Dedi Mulyadi)," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan masih mendorong TAPD Jabar untuk bisa menghasilkan angka realokasi anggaran hingga Rp6 triliun. Sebelumnya dari pergeseran yang dilakukan TAPD, tercapai angka Rp 5,4 triliun.
