Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme guna memberantas praktik premanisme yang dinilai menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil menyusul keluhan sejumlah investor tentang gangguan keamanan yang kerap menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan dunia usaha.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pembentukan satgas ini merupakan respons tegas terhadap aksi premanisme yang mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi. Satgas ini akan bekerja secara intensif untuk menertibkan gangguan keamanan,” kata Imron, Rabu (26/3/2025).
Disebutkan Imron, premanisme di Kabupaten Cirebon telah menjadi momok bagi pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan, industri, dan proyek infrastruktur. Beberapa kasus pemerasan, pungutan liar, hingga ancaman terhadap pekerja proyek dilaporkan sering terjadi, terutama di kawasan industri dan pasar tradisional.
Setidaknya, banyak perusahaan yang mengundurkan diri dari rencana investasi karena faktor keamanan. Kerugian ekonomi akibat premanisme diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun.
Baca Juga
“Investor membutuhkan kepastian hukum dan keamanan. Jika premanisme terus dibiarkan, reputasi Cirebon sebagai destinasi investasi akan terancam,” tegas Imron.
Satgas Anti-Premanisme akan terdiri dari gabungan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0620 Kabupaten Cirebon.
Meski dianggap sebagai solusi, pembentukan Satgas Antipremanisme tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitasnya mengingat upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya namun belum maksimal.
Imron pun menjamin satgas akan bekerja secara transparan dan accountable. “Kami akan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada publik. Tidak ada tebang pilih dalam penindakan,” tegasnya.
Pembentukan Satgas Anti-Premanisme merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Cirebon untuk meningkatkan daya tarik investasi. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan seperti perizinan berbasis online dan insentif fiskal bagi investor.
“Kami ingin Cirebon menjadi kabupaten yang ramah investasi. Keamanan adalah fondasi utamanya,” kata Imron.
Dengan langkah ini, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menekan angka premanisme sekaligus memulihkan kepercayaan investor. Jika berhasil, daerah ini berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
