Bisnis.com, BANDUNG— Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) menilai seharusnya pemerintah pusat segera memberikan infrastruktur yang laik untuk mendorong kemudahan mobilisasi logistik di Jawa Barat.
Pasalnya, selama ini terjadi ironi dimana Jawa Barat sebagai penopang aktivitas ekspor nasional malah tidak memiliki akses tersebut.
Ketua Umum APKB Iwa Koswara mengatakan pihaknya mendorong hal itu untuk memotong biaya logistik yang menjadi salah satu variabel cost yang cukup berarti dalam aktivitas ekspor.
“Padahal kita tahu Jawa Barat itu sebagai sumber utama pertumbuhan ekspor di Indonesia, tapi akses pelabuhan maupun udara masih belum ada,” ungkapnya.
Iwa mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat memiliki keberpihakan ke arah sana untuk mendorong akselerasi ekspor nasional.
Selama ini, produksi industri utama di Jawa Barat yakni manufaktur, elektronik hingga Tekstil Produk Tekstil (TPT) dan garmen harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok untuk aktivitas eskpor.
Baca Juga
Padahal, Jawa Barat memiliki Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang bisa dioptimalkan untuk aktivitas tersebut.
Sehingga, selain mudah, hal itu juga bisa mengurai arus logistik yang terpusat seluruhnya di pelabuhan yang terletak di Jakarta Utara tersebut.
“Kita dulu selalu mendengar, Kertajati bakal dibuat untuk hub logistik, tapi sampai saat ini baru akan-akan (rencana) saja,” ungkap dia.
Ia memahami, memang hal itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi hal itu menjadi setimpal ketika infrastruktur nasional tersebut bisa dioptimalkan dan berfungsi dengan seharusnya, sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
Terlebih, dengan adanya tarif resiprokal dari Amerika Serikat untuk produk asal Indonesia yang cukup besar, diperlukan bauran kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri di Jawa Barat. Salah satunya adalah dengan memangkas variabel logistik.
“Butuh aturan yang memihak, mungkin pemangkasan bea ekspor atau retribusi ekspor,” imbuhnya.
Hal itulah yang harus mulai diskemakan oleh pemerintah pusat ketimbang panik karena aturan dari Donald Trump tersebut. Dalam kata lain, ia berharap momentum ini bisa mereposisi tata kelola ekspor dan impor tanah air.
Terlebih, ia mengakui hingga kini kondisi perusahaan yang berorientasi ekspor sudah mulai merasakan dampak meski dalam masa penangguhan dari Trump.
“Apa lagi 60% anggota kami ini adalah industri, dan mayoritas aktivitas ekspor,” katanya.
Dampaknya, bukan hanya mengganggu bisnis dari industri itu sendiri, tapi lebih jauh dari itu, berisiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Muaranya kan ke sektor ketenagakerjaan, akhirnya daya beli masyarakat turun karena masyarakat nggak punya penghasilan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli, mengatakan dirinya tidak meyakini angka statistik ekspor Jawa Barat seperti yang dirilis saat ini.
“Bisa jadi lebih dari itu, karena banyak juga produk Jawa Barat yang tercatat dikirim dari Jakarta karena berkantor pusat di sana,” jelasnya.
Sehingga ia mendorong adanya tata kelola ekspor impor yang memadai. Sehingga arus logistik bisa disederhanakan dan menguntungkan ekosistem bisnis di Jawa Barat.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan pihaknya telah menganalisa dampak yang paling ekstrem jika saja tarif resiprokal Amerika Serikat benar-benar diterapkan penuh untuk Indonesia.
"Kami sudah melakukan analisis baik dampak yang paling ekstrem dampak dari jika 32% resiprokal itu diterapkan. Kami yakin Pemerintah Daerah akan meresponnya karena banyak sekali industri di Jawa Barat yang akan terkena dampak dari aturan ini, di antaranya industri TPT, alas kaki, elektronik dan karet," jelasnya.
Berdasarkan survei dari Bank Indonesia, responden menghendaki adanya penurunan tarif bea ekspor maupun retribusi ekspor untuk menjaga iklim usaha di Jawa Barat.
"Juga meminta atase perdagangan di negara non tradisional melakukan pendekatan sehingga reposisi ekspor kita semakin meningkat," katanya.
ia juga menilai perlu adanya diversifikasi negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat untuk menyelamatkan industri di Jawa Barat.
Muslimin mengatakan, memang saat ini mayoritas industri di Jawa Barat berorientasi ekspor dan Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar Jawa Barat.
"Hal ini perlu kita bahas di Jawa Barat karena dampak dari kebijakan Trump 2.0 ini berpengaruh ke Jawa Barat melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan," ungkap dia dalam Coffeenomics dengan mengusung bahasan soal Daya Tahan Sektor Andalan & Masa Depan Sektor Anyar di Tengah Perang Tarif Global, di The Luxton Hotel, Kota Bandung, Selasa (29/4/2025).
Untuk itu, ia memastikan pihaknya bersama Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah merespon hal tersebut dengan pelbagai bauran kebijakan.
"Kami juga merasa yakin bahwa negosiasi yang dilakukan pemerintah pusat akan berhasil dalam mempertahankan makro ekonomi dalam hal ini inflasi yang terjaga dan dalam rentang sasaran termasuk di Jawa Barat yang masih dalam rentang sasaran," ungkapnya.
Muslimin mengakui, memang perlu adanya upaya ekstra dari semua pihak untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat di tengah koreksi perekonomian global.
"Jawa Barat tetap kuat namun tidak sekuat sebelumnya dan kami masih yakin masih berada di 4,5%-5,3%," jelasnya.
