Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewacanakan pembinaan pelajar bermasalah melalui barak militer.
Namun, pelaksanaan program itu masih menunggu kepastian teknis dan ketersediaan anggaran di tingkat daerah.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menyebut inisiatif ini sebagai langkah konkret untuk menangani kenakalan pelajar yang semakin marak di lingkungan sekolah. Ia menilai, pembinaan karakter tidak cukup hanya dengan nasihat atau pendekatan konvensional.
“Anak-anak yang sudah terlanjur memiliki karakter menyimpang itu harus dibina secara khusus. Kalau cuma sekadar dinasihati, agak susah. Maka dari itu, perlu dibina mentalnya supaya karakter mereka bisa berubah,” ujar Imron, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, pendekatan disipliner berbasis militer diyakini bisa membentuk sikap tanggung jawab dan ketahanan mental. Pelatihan di barak militer dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku siswa yang terindikasi terlibat tawuran, narkoba, atau pergaulan bebas.
“Merubah karakter itu tidak bisa instan. Harus ada proses pembinaan yang serius dan konsisten. Maka kalau ada program seperti ini, sangat bagus untuk masa depan anak-anak kita,” tambahnya.
Baca Juga
Meski menyambut baik program tersebut, Imron mengaku pihaknya masih menunggu arahan teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kendala utama, kata dia, adalah belum tersedianya anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Cirebon.
“Kami belum punya anggaran khusus untuk itu. Tapi nanti kalau sudah ada dari provinsi atau ada skema pembiayaan, kita akan dukung dan siap dimasukkan dalam program kita di daerah,” katanya.
Imron juga menekankan bahwa program pembinaan melalui barak militer bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah penyelamatan masa depan generasi muda yang terjerumus dalam perilaku menyimpang.
“Ini bukan hukuman, ini justru upaya penyelamatan. Karena kalau dibiarkan begitu saja, nanti mereka bisa masuk ke masalah yang lebih serius seperti narkoba, geng motor, atau kejahatan jalanan. Kita harus hadir untuk menyelamatkan mereka,” tegasnya.
Gagasan pembinaan pelajar bermasalah di barak militer diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 2 Mei 2025 dan menargetkan siswa tingkat SMP dan SMA yang dianggap sulit dibina.
Sebanyak 30 hingga 40 barak militer disiapkan sebagai tempat pelatihan dengan melibatkan personel TNI dan kepolisian. Para siswa akan mengikuti pembinaan selama enam bulan dalam sistem semi-karantina, namun tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal.
Menurut Dedi, model pembinaan ini lahir dari keprihatinannya terhadap maraknya kenakalan remaja di sekolah. Ia menilai pendekatan pendidikan konvensional tidak cukup efektif dalam menangani siswa yang sudah berada di jalur menyimpang.
“Ini bukan bentuk hukuman, tapi bentuk kasih sayang yang tegas. Kita ingin mereka kembali ke sekolah dengan semangat dan pola pikir yang lebih baik,” ujar Dedi dalam pernyataan resminya.
Ia juga mengklaim keberhasilan program serupa saat dirinya masih menjabat kepala daerah di tingkat kabupaten menjadi inspirasi diterapkannya kebijakan ini di level provinsi.
Namun, rencana tersebut tidak lepas dari sorotan tajam berbagai kalangan. Lembaga swadaya masyarakat Imparsial mengecam keras program ini dan menilai barak militer bukan tempat yang tepat untuk pembinaan anak. Mereka khawatir pendekatan represif dapat menimbulkan trauma psikologis dan melanggar hak asasi anak.
Kritik juga datang dari sejumlah akademisi yang melihat program ini sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja secara holistik dan manusiawi.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melanjutkan program ini dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan aparat keamanan. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan program ini akan terus dievaluasi secara berkala demi memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya.
