Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku tidak melihat latar belakang politik ketika mengatasi persoalan di lapangan. Hal ini ia tegaskan terkait dengan aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar dalam rapat paripurna pekan lalu.
Dedi Mulyadi mengatakan sebagai gubernur dirinya memposisikan sebagai kepala daerah yang tidak partisan dan tidak melihat latar belakang partai.
Dia mencontohkan saat menertibkan bangunan liar di Kali Bekasi dilakukan tanpa melihat latar belakang Bupati Bekasi yang berasal dari partai politik yang berbeda.
"Itu bisa dilihat bagaimana? Coba lihat, ketika Bupati Bekasi secara konsisten melakukan pembongkaran bangunan-bangunan dia dan tanpa penggantian. Bupati Bekasi itu, dia kader siapa sih? Kemudian apakah saya melepasnya? Tidak, saya membelanya. Karena dia sudah menjalankan tugas sebagai seorang bupati," katanya di Bandung, Minggu (17/5/2025).
Menurutnya kebijakan ini juga dia lakukan di daerah lain dimana masyarakatnya membutuhkan bantuan. Dedi mengaku ia tidak mempersoalkan jika wilayah itu bukan basis pendukungnya.
"Bahwa itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Maka saya membantunya agar masyarakat di sana tidak bergejolak, ini loh," ujarnya.
KDM, panggilan akrabnya, kembali mencontohkan sikapnya masih sama ketika mendukung kebijakan Bupati Pangandaran yang lagi-lagi berlatar belakang partai politik yang bukan pendukungbya.
"Nah kemudian pangandaran. Kader siapa coba? Penggusuran kan? Apakah saya kemudian menyalahkan? Tidak, saya membela. Karena itu jalan yang baik barangkali untuk kemajuan pembangunan di sana," katanya.
KDM mengatakan jika hubungannya dengan bupati/wali kota tidak lagi melihat aspek politik.
"Jadi saya ini hari ini bahkan saya deket banget, lihat coba saya sama Bupati Bekasi ditenteng-tenteng kemana-mana dikasih julukan sama saya Raja bongkar," paparnya.
KDM memastikan hubungannya dengan DPRD Jabar tidak ada permasalahan apapun hingga saat ini. Menurutnya aksi walk out Fraksi PDIP pekan lalu, bukan merupakan sikap DPRD Jabar.
"Jangan bawa institusi DPRD, enggak enggak enggak ada institusi DPRD enggak ada problem. Jangan bawa institusi DPRD jadi saya khawatir bahwa nanti ada persepsi publik bahwa itu tindakan DPRD. [Walk out] Itu tindakan fraksi. Beda antara DPRD dengan fraksi," pungkasnya.
