Bisnis.com, CIREBON - Ketersediaan suplai air masih menjadi persoalan krusial yang menghantui mayoritas petani di Kabupaten Cirebon.
Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan memperparah situasi. Di tengah ancaman perubahan iklim, sistem irigasi rusak justru membuat petani semakin terjepit.
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, setidaknya ada 40 titik irigasi yang perlu segera diperbaiki agar sistem distribusi air ke sawah bisa berjalan optimal.
Mulai dari irigasi tersier, sekunder, longstorage hingga embung yang rusak tersebar di berbagai wilayah kecamatan.
“Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan semua titik tersebut mencapai Rp150 miliar,” ujar Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Dangi, Selasa (27/5/2025).
Ia menyebut, kerusakan irigasi ini bukan semata akibat usia infrastruktur yang sudah tua, tetapi juga dampak minimnya anggaran pemeliharaan dari tahun ke tahun. Akibatnya, banyak saluran irigasi yang tertimbun sedimen, tembok penahan yang jebol, serta embung yang tak lagi mampu menampung air saat musim kemarau ekstrem.
Baca Juga
Bagi para petani, rusaknya sistem irigasi berarti satu hal: ancaman gagal panen. Seperti yang dialami Yaya (52), petani di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ia mengaku tidak bisa menanam padi pada musim tanam kedua tahun lalu karena saluran air ke sawahnya kering total.
Embung terdekat juga sudah lama tidak berfungsi. “Airnya nggak sampai ke sawah saya. Sudah dicoba pakai pompa, tapi debit airnya terlalu kecil. Akhirnya saya biarkan sawah menganggur,” katanya.
Yaya menyebut, bila infrastruktur irigasi tidak segera diperbaiki, produktivitas pertanian akan terus menurun. Ia sendiri sudah dua kali gagal panen dalam tiga tahun terakhir.
Fenomena El Nino yang pernah melanda kawasan Jawa Barat turut memperparah kondisi. Di Kabupaten Cirebon, El Nino menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
Beberapa embung dan longstorage yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air cadangan justru tak mampu lagi menyuplai kebutuhan air pertanian.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada anggaran untuk perbaikan saluran irigasi pada 2025.
Hal ini terjadi setelah adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Awalnya, Pemkab Cirebon mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,48 miliar untuk perbaikan saluran irigasi. Namun, setelah keputusan Menteri Keuangan tersebut, anggaran itu dipangkas hingga nol rupiah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi petani, terutama yang bergantung pada sistem irigasi teknis untuk mengairi sawah mereka.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan keputusan penghapusan anggaran irigasi bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan akibat kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kami awalnya sudah menganggarkan Rp10,48 miliar untuk irigasi. Namun, setelah adanya penyesuaian dari pusat, alokasi anggaran ini dihapus karena pemerintah pusat meminta daerah lebih fokus pada program prioritas lain, seperti kesehatan dan pendidikan," kata Sri.
Menurutnya, Pemkab Cirebon saat ini tengah mencari solusi agar sektor pertanian tetap berjalan meskipun tanpa anggaran perbaikan irigasi. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan adalah kerja sama dengan sektor swasta atau pemanfaatan dana desa untuk perbaikan saluran air.
Sri menyatakan, tanpa anggaran perbaikan irigasi, petani akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dia juga meminta para petani untuk bersabar sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
_(1).jpg?w=300&h=221)
