Bisnis.com, BANDUNG— Kabupaten Sumedang masuk menjadi daerah yang selenggarakan 100 Sekolah Rakyat pertama di Indonesia yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Bupati Dony Ahmad Munir menandatangani perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD). Penandatanganan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan diikuti 43 instansi pemerintah daerah lainnya serta tiga universitas yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Perjanjian itu dilakukan untuk mendukung pendirian titik-titik Sekolah Rakyat rintisan yang berlokasi di luar aset milik Kementerian Sosial. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan program dan memastikan ketersediaan sarana fisik yang memadai di berbagai daerah.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir setelah penandatanganan mengaku lega setelah Sumedang terpilih menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang ditandai dengan penandatanganan pinjam pakai BMD dengan Kementerian Sosial RI yang akan digunakan Sekolah Rakyat Rintisan sebelum yang permanen dibangun.
"Alhamdulilah Sumedang masuk ke 100 Sekolah Rakyat pertama di Indonesia. Akan dimulai di akhir bulan Juli 2025 ini. Kita sudah siap dengan 150 siswanya, sudah ditetapkan," katanya.
Bupati menjelaskan, Sumedang sudah menyediakan Sekolah Rakyat Rintisan di gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Sumedang.
Baca Juga
"Arahan Pak Menteri intinya kami harus betul-betul mengawal, memastikan Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Iful menjelaskan, Kementerian Sosial hari itu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota berkaitan Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan atau Gedung.
"Digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025- 2026. Jadi semua sudah tahu titik-titiknya dimana yang tentu milik Kemensos tidak perlu MoU lagi. Tapi yang milik lembaga, universitas, pemerintah kabupaten/kota kita memerlukan MoU," katanya.
Gus Iful menyebutkan, lokasi Sekolah Rakyat tersebar di 44 Provinsi Kabupaten/kota dan tiga universitas yang sudah melakukan MoU. Saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi untuk memenuhi syarat-syarat pembangunan. "Artinya lahannya sudah clear and clean baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen," katanya.
Gus Iful menambahkan, 100 titik pertama sudah menuntaskan dalam menempatkan Kepala Sekolah dan Gurunya melalui proses seleksi."Tinggal memasuki proses pembelajaran di 100 titik. Tetapi yang Saprasnya siap untuk tanggal 14 Juli baru di 63 titik. Yang 37 titik lagi di akhir Juli. Siswanya 9.700 lebih, gurunya 1.500 lebih," pungkasnya.
