Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Perhubungan Jawa Barat mensinyalir sudah ada indikasi penolakan terhadap rencana pemerintah menerapkan Indonesia Zero ODOL (Over Dimension and Over Loading).
Kadishub Jabar Dhani Gumelar mengatakan sosialisasi yang digelar pekan ini memang belum menyentuh ke kalangan pengusaha secara massif. Terutama pada perusahan yang kerap menggunakan layanan truk ODOL untuk pengiriman barang.
“Sejauh ini, belum. Kita belum massif ke perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya pihaknya sudah mendapatkan indikasi terkait rencana penerapan kebijakan ini melahirkan informasi akan memicu inflasi dan kenaikan harga di pasar.
“Ada indikasi, penerapan zero ODOL dilaksanakan harga barang naik, inflasi. Dari hasil diskusi, kalau pun ada kenaikan harga atau inflasi sebesar 1%, tidak signifikan dengan kerusakaan dan kerugian atas kerusakan infrastruktur bahkan nyawa,” katanya.
Dhani menilai kerugian yang ditimbulkan oleh angkutan ODOL sudah sangat tinggi. ODOL menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti under speed, kerusakan jalan dan polusi udara. Sehingga perlunya solusi penegakan hukum yang strategis guna menghindari dampak politis, sosial dan ekonomis
Baca Juga
“Ada 9 lembaga yang terlibat dalam kampanye ini, kalau kita tidak mulai, program ini tidak akan jalan,” ujarnya.
Dishub Jabar sendiri saat ini masih menunggu sinkronisasi data kepemilikan ODOL di Jawa Barat dari Kemenhub dan Kepolisian. Jabar oleh Pusat ditunjuk sebagai salah satu provinsi yang akan menerapkan kebijakan Zero ODOL.
