Bisnis.com, BANDUNG—Tata kelola keuangan Pemprov Jawa Barat dinilai lebih mendahulukan pembagian dana hibah ketimbang memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, dulu Pemprov Jabar pernah punya tunggakan BPJS Kesehatan hingga Rp300 miliar ke kabupaten/kota, tapi jor-joran dalam memberikan dana hibah.
Tak hanya BPJS Kesehatan, Pemprov juga terbebani dengan biaya operasional Bandara Kertajati setiap tahun yang mencapai Rp 60 miliar.
"Oh bukan nungguk utang, Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp60 miliar dalam setiap tahun, untuk biayanya operasional Kertajati. Ya berat," katanya, dikutip Rabu (12/6/2025).
Bahkan, Pemprov Jabar pernah punya tunggakan utang BPJS kesehatan sekitar Rp300 miliar terhadap kabupaten/kota."Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke temen-temen Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan," ucapnya.
Menurutnya, tunggakan utang BPJS tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena APBD Jabar terbilang cukup untuk membiayainya, namun yang diprioritaskan teryata pembagian hibah.
Baca Juga
“Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup, (tapi) lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah (ke) BPJS. Kan ini rawan, kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya," kata Dedi.
Ke depan, kewajiban belanja Pemprov Jabar akan menjadi prioritas utama. Sedangkan mengenai dana hibah, baru akan dialokasikan setelah semua rampung.
"Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah," tandasnya.
.JPG?w=300&h=221)
