Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bandung menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, bersama Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, serta Wakil Ketua DPRD Kota Bandung.
Kesepakatan ini menjadi dasar bagi penyusunan rancangan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun 2025.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai kesepakatan untuk perubahan bahan-bahan RAPBD kita di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan sehingga kita bisa langsung bekerja,” ujar Farhan usai rapat.
Farhan menyebut, dalam perubahan tersebut, total anggaran yang disesuaikan mencapai Rp309 miliar. Menurutnya, jumlah ini dinilai masih relatif kecil, yakni kurang dari 5% dari total APBD Kota Bandung. Setelah perubahan, total nilai APBD 2025 menjadi sekitar Rp8,27 triliun.
Farhan menjelaskan, alokasi perubahan anggaran paling besar difokuskan untuk sektor pendidikan.
Baca Juga
“Paling dominan untuk Disdik, jadi ada beberapa hal yang harus kita bayar. BOP atau biaya operasional, kemudian ruang kelas untuk rehabilitasi ruang kelas belajar (RRKB) SD, untuk SMP belum, kita prioritaskan SD dulu,” katanya.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Dinas Kesehatan (Dinkes) akan menggunakan tambahan anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan alat habis pakai guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Binamitra (DSDABM) mendapatkan alokasi untuk perbaikan jalan, termasuk rehabilitasi Teras Cihampelas yang menjadi salah satu ikon wisata Kota Bandung.
Nota kesepakatan ini menjadi landasan hukum dan administratif untuk selanjutnya dibahas dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia berharap perubahan ini bisa mendorong kelancaran program prioritas serta percepatan layanan publik di paruh kedua tahun 2025.
