Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola lebih ketat Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2025, agar dampak dari pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pernyataan resminya menuturkan dari anggaran Rp31 triliun yang tersedia di tahun 2025, nyaris sepertiganya sudah terkunci untuk membayar utang dan kewajiban warisan.
"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," kata Dedi Mulyadi, Rabu (9/7/2025).
KDM sapaan akrabnya menjelaskan secara detail, setidaknya Rp600 miliar harus dibayarkan untuk utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemudian sebesar Rp334 miliar untuk tunggakan BPJS, Rp60 miliar untuk operasional Bandara Kertajati, dan sekitar Rp40 miliar untuk operasional Masjid Al Jabbar.
Tak sampai di situ, Pemprov Jabar juga harus menyelesaikan persoalan ijazah siswa yang tertahan akibat belum ditebus.
Baca Juga
Total nilainya mencapai Rp1,2 triliun, dan sejauh ini sudah dibayarkan sekitar Rp600 miliar melalui skema dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," katanya.
KDM mengakui situasi ini tidak mudah. Namun ia menjamin pihaknya, tak akan lari dari tanggung jawab. Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.
"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," pungkasnya.
