Bisnis.com, CIREBON - Rencana Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan sekolah rakyat dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyatakan program ini baru bisa digelar mulai tahun 2026, karena saat ini sarana dan prasarana pendukungnya belum tersedia.
Agus menyampaikan pembangunan gedung untuk sekolah rakyat tersebut belum dimulai, dan pihaknya tidak bisa memaksakan penggunaan gedung sekolah reguler yang sudah ada.
Hal ini dinilai akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah formal yang telah berjalan lebih dulu.
“Sekolah rakyat memang sedang kami rancang, tetapi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita targetkan 2026 baru bisa dimulai karena bangunannya sendiri belum ada,” kata Agus kepada Bisnis.com, Kamis (10/7/2025).
Menurut Agus, keputusan untuk tidak menumpang di gedung sekolah yang sudah ada dilandasi pertimbangan efektivitas dan kenyamanan proses belajar.
Baca Juga
Sekolah rakyat, yang menyasar kelompok masyarakat putus sekolah, buruh, petani, dan pekerja informal, memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.
“Kita ingin sekolah rakyat ini punya tempat sendiri, bukan nebeng di sekolah lain. Karena pola pendidikannya juga berbeda, lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Agus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak ingin program sekolah rakyat terkesan asal-asalan atau hanya seremonial belaka. Karena itu, persiapan infrastruktur dan kurikulum akan dirancang secara matang selama satu tahun ke depan.
Sekolah rakyat akan mengadopsi pendekatan pendidikan yang menekankan pada kearifan lokal, keterampilan hidup (life skill), serta pembelajaran berbasis pengalaman. Materi ajar juga akan disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi peserta didik.
Gagasan Sekolah Rakyat yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu tonggak upaya membangun pendidikan yang merata, berkualitas, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Konsep ini dirancang sebagai solusi untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang selama ini minim fasilitas belajar mengajar.
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan formal, melainkan sarana mencetak generasi muda yang tangguh, cinta tanah air, dan siap bersaing di era global.
Model pendidikan ini digagas untuk menyentuh langsung masyarakat bawah, dengan pendekatan lokal, nasionalis, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Muatan pendidikan tak hanya fokus pada akademik, tapi juga karakter, kedisiplinan, serta pelatihan keterampilan praktis.
Sekolah-sekolah nonformal di bawah naungan Partai Gerindra sempat didirikan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Sumatera sebagai bentuk nyata dari visi tersebut. Tenaga pengajar lokal dilibatkan secara aktif, menciptakan lingkungan belajar yang dekat dengan kultur masyarakat setempat.
Salah satu program unggulannya adalah pendirian pusat pelatihan vokasi terpadu yang berbasis teknologi dan kebutuhan daerah. Sekolah Rakyat akan terintegrasi dengan program tersebut, menjadi wadah bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan yang relevan dan berkualitas.
Tidak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan kerja. Fokus pada kejuruan, pertanian modern, industri kreatif, dan kewirausahaan menjadi bagian dari kurikulum alternatifnya.
