Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi mengoperasikan 442 unit Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan mulai Sabtu (12/7/2025).
Program ini diklaim sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas lokal.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Ridzky Ridznurdhin mengatakan koperasi harus ditempatkan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah, selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan koperasi sebagai penggerak sektor riil di tingkat akar rumput.
“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi komitmen untuk menjadikan koperasi sebagai alat utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Garut,” kata Ridzky, Senin (14/7/2025).
Dia menilai koperasi akan memainkan peran strategis dalam menyukseskan program pemerintah, seperti penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan klinik desa, yang keduanya membutuhkan sistem logistik dan distribusi yang efisien, peran yang menurutnya bisa diambil oleh koperasi.
Ridzky juga menyebut koperasi yang diluncurkan telah mengantongi legalitas penuh, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, serta rekening bank yang difasilitasi oleh BNI dan PT Pos Indonesia.
Baca Juga
“Kita tidak ingin koperasi yang hanya ada di atas kertas. Semua koperasi ini sudah bisa langsung beroperasi,” ujar Ridzky.
Dia menambahkan pembentukan koperasi Merah Putih telah dimulai sejak 24 Juni 2025 dan kini telah mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Garut. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi erat antara instansi pemerintah, organisasi profesi, lembaga keuangan, hingga lembaga sosial masyarakat.
Setiap koperasi akan menjalankan unit usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing wilayah. Unit-unit tersebut mencakup layanan sembako, simpan pinjam, logistik dan pergudangan, apotek, klinik desa, serta sektor ekonomi unggulan lokal lainnya.
“Koperasi bukanlah tujuan akhir. Ini adalah instrumen untuk membawa kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat secara kolektif,” ucap Ridzky.
Ridzky menekankan keberhasilan koperasi bukan hanya bergantung pada jumlahnya, tetapi pada kemampuannya melayani kebutuhan dasar dan mendorong kemandirian ekonomi warga.
Oleh karena itu, koperasi yang terbentuk akan difokuskan pada layanan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi harian masyarakat.
Tahapan selanjutnya dari program ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi. Ridzky menjelaskan akan diselenggarakan pelatihan manajemen, keuangan, dan pelayanan publik untuk para pengurus dan pengawas koperasi.
Setelah tahap pelatihan, koperasi akan diarahkan untuk menyusun Standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme kerja. Tahap ketiga mencakup fasilitasi pembiayaan melalui berbagai sumber, baik dari APBD, kemitraan lembaga keuangan, hingga skema nasional pendanaan koperasi.
“Yang dibutuhkan koperasi bukan hanya semangat, tapi juga tata kelola yang rapi dan modal kerja yang cukup,” ujar Ridzky.
