Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menugaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk terjun langsung dalam penguatan sektor pangan, terutama beras.
Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan harga beras di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa keberadaan koperasi di tingkat desa harus dimanfaatkan untuk menyerap hasil panen petani secara langsung.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya menguntungkan petani yang akan memperoleh harga jual layak, tetapi juga menjamin masyarakat memperoleh pasokan pangan dengan harga yang stabil.
"Cirebon ini mayoritas wilayahnya pertanian. Kalau Kopdes Merah Putih bisa membeli gabah atau beras dari petani secara langsung, maka harga di tingkat petani dan konsumen akan lebih terkendali," kata Imron, Senin (11/8/2025).
Dia menambahkan, pengendalian harga beras sangat penting untuk mencegah terjadinya inflasi di tingkat daerah.
Baca Juga
Apalagi Kabupaten Cirebon selama ini menjadi sentra produksi padi di Jawa Barat, sehingga gejolak harga di daerah ini bisa berpengaruh luas.
Menurut Bupati Cirebon, koperasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani dan pasar. Dengan jaringan yang kuat di tingkat desa, Kopdes Merah Putih dapat membantu memutus rantai tengkulak sehingga harga pangan tidak melonjak secara tiba-tiba.
"Jangan sampai inflasi di Cirebon disebabkan harga beras yang naik. Peran koperasi akan sangat menentukan di sini," ucap Imron Rosyadi.
Lebih lanjut, Imron menjelaskan Kopdes Merah Putih juga diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan lain sesuai potensi tiap desa.
Desa yang memiliki basis produksi bawang, misalnya, akan fokus memperkuat pasokan bawang sebagai bagian dari program ketahanan pangan lokal.
Ia menyebut, arahan dari pemerintah pusat juga sejalan dengan kebijakan tersebut, yakni setiap daerah diminta menjaga ketahanan pangan berdasarkan kemampuan dan keunggulan masing-masing.
"Intinya, jangan memaksakan desa mengembangkan komoditas yang tidak sesuai lahannya. Kita kembangkan yang sudah menjadi kekuatan lokal," ucapnya.
Hingga pertengahan 2025, Pemkab Cirebon telah membentuk 424 Kopdes Merah Putih. Koperasi ini dimotori semangat gotong royong dan kolaborasi antarwarga dengan tujuan memaksimalkan potensi ekonomi desa.
"Kopdes Merah Putih ini ibarat proklamasi kita di bidang ekonomi kerakyatan, untuk menyatukan frekuensi dan mengoptimalkan peran koperasi," ujar Imron.
Dalam rangka memperkuat ekosistem koperasi, Pemkab Cirebon saat ini tengah memproses rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penguatan koperasi.
Aturan ini diharapkan menjadi payung hukum agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan terintegrasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, mengatakan bahwa Perda tersebut disusun dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, BUMN, perguruan tinggi, hingga media massa.
"Kita ingin koperasi di Cirebon memiliki arah kebijakan yang jelas dan semua pihak bisa ikut berperan. Perda ini diharapkan rampung dan disahkan tahun ini," tutur Alex.
Dia menambahkan, integrasi antarkoperasi sangat diperlukan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan bisa saling melengkapi.
Dengan begitu, koperasi dapat berperan maksimal dalam mendukung ekonomi lokal dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Imron optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi yang tepat, Kopdes Merah Putih bersama koperasi lainnya akan menjadi pilar penting perekonomian Cirebon pada masa depan.
"Kalau koperasi kuat, masyarakat pun akan kuat. Dan yang terpenting, harga pangan tetap terjangkau," tutupnya.
