Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat secara resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, Senin (12/12/2022). Inovasi pelayanan publik ini mengundang apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan pihaknya bangga dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam meluncurkan MPP Digital. “Kami sangat mengapresiasi, kami juga sangat bangga,” katanya.
Menurutnya khusus DPMPTSP Jawa Barat sudah menunjukkan upaya yang sangat serius dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik di kabupaten/kota.
“Sudah melakukan pendampingan dari saat awal menerapkan mal pelayanan publik, kami didampingi DPMPTSP. Pemerintah Provinsi sudah menunjukan komitmen yang tinggi untuk mengakselerasi kecepatan layanan,” tuturnya.
Meskipun sudah ada 12 MPP fisik di daerah, DPMPTSP Jawa Barat masih mendorong kemudahan pelayanan lewat MPP digital. Pihaknya sendiri mencatat saat ini di Indonesia sudah ada 103 MPP fisik yang sudah berjalan, tahun depan ada 175 MPP akan diresmikan.
“Dengan konsep MPP Digital, ini akan jadi prioritas dari Pak Wakil Presiden. Saat melaunching 26 MPP baru, konsepnya tetap hybrid. Ini konsep luar biasa, Jawa Barat sudah menginisiasi. Alhamdulilah dengan terobosan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini akan menjadi pilot project,” ujarnya.
Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional [KPRBN] Eko Prasojo mengapresiasi Jawa Barat yang sudah menginisiasi MPP digital. Diharapkan tahun depan, inovasi ini diikuti pula oleh provinsi dan kabupaten/kota lain. “MPP digital Jawa Barat bisa menjadi role model,” katanya.
Menurutnya ke depan layanan berbasis digital yang lebih cepat, dan terintegrasi juga tengah dikembangkan oleh KPRBN yang diketuai oleh Wapres Maruf Amin. “Secara nasional kita sedang mendesain satu sistem aplikasi yang dipakai secara nasional supaya terintegrasi dipakai pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” katanya.
Pengintegrasian layanan kedalam sebuah portal MPP Digital ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang dapat diakses dimana saja. Masyarakat dapat langsung mengakes melalui mppdigital.jabarprov.go.id untuk mendapatkan layanan publik.
Dalam acara ini juga terdapat penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Dinas PMPTSP di Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023.
Hal ini merupakan bentuk komitmen dari penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas PMPTSP di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk medukung implementasi MPP Digital yang ditargetkan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2024.
Pada saat yang bersamaan, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan aplikasi Jabar Electronic Information Assistance (JELITA) 5.6. Aplikasi JELITA 5.6 ini merupakan sistem pendukung OSS RBA yang mengakomodir perizinan daerah yang belum ada di OSS RBA.
