Bisnis.com, BANDUNG — Data Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat jumlah kendaraan di Ibu Kota Jawa Barat tersebut sudah mencapai 2,2 juta unit. Ini hampir sebanding dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang mencapai 2,4 juta jiwa.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kenaikan ini tidak bisa dihindari karena kebijakan manufaktur kendaraan di Indonesia tidak mengenal pembatasan kepemilikan.
“Kalau di Singapura ada kuotanya, sehingga populasinya tetap. Penduduknya berapa? Sehingga orang [Singapura] nge-bidding,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (13/2/2023).
Menurutnya pemilik kendaraan di Singapura setiap membeli kendaraan harus melelang kendaraan lamanya, sementara Pemerintah Pusat sampai saat ini tidak memiliki aturan serupa.
“Maka serumah bisa punya tiga, mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua,” ujarnya.
Pemerintah Pusat dinilai bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara ekonomi dan realita lalu lintas di lapangan. Namun, di sisi lain Ridwan Kamil juga menilai urusan kenaikan jumlah kenaikan kendaraan ini mendorong tuntutan warga Kota Bandung akan transportasi publik.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali kami beda dengan Jakarta yang satu komando. Kalau di Jawa Barat, Bandung Raya harus mensefrekuensikan walikotanya, bupatinya. Baru terpilih badannya yang mengelola Cekungan Bandung. Kemudian BRT sudah dimulai,” tuturnya.
Dia meminta warga bersabar karena urusan mewujudkan transportasi publik membutuhkan proses yang panjang.
“Jadi berproses, poinnya mengatasi masalah itu kami sudah memulai. Belum memanen. Pasti banyak masalah, tapi sudah dilakukan upaya. Cuma masih bertahap dan butuh waktu,” pungkasnya.
