Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan terobosan konkret guna menjawab persoalan tingginya angka pengangguran yang antara lain disumbang oleh lulusan SMA/SMK.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya menargetkan hingga akhir tahun ada sebanyak 48.615 guru, baik di tingkat SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat yang mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Jawa Barat. Pelatihan tersebut difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendidikan Jabar, serta Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud.
"Untuk batch 1 telah dilatih 10.000 guru penggerak Jawa Barat. Sekarang masuk batch 2. Semuanya Kami siapkan sebanyak 5 batch pelatihan yang akan berlangsung sampai akhir tahun ini," katanya di Bandung, Selasa (1/10/2024).
Menurut Herman, upaya terobosan ini dilakukan Pemprov Jabar mengingat tingginya angka pengangguran terbuka yang disumbang lulusan SMA/SMK. Berdasarkan data BPS pada 2024, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK menyentuh angka 8,2%, sedangkan untuk lulusan SMA sebesar 6,7%.
Pemprov sendiri mengidentifikasi, tindak lanjut lulusan SMA/SMK setidaknya memiliki tiga alternatif. Pertama melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kedua siap berwirausaha, dan terakhir siap memasuki dunia kerja seperti industri.
"Kalau tidak masuk ketiganya itu nganggur. Untuk siap di tiga hal ini, lulusan SMA/SMK harus memiliki standar kompetensi lulusan yang baik agar bisa diterima di dunia usaha dan industri," katanya.
Baca Juga
Lulusan pendidikan menengah harus mendapat bekal soft skill yang kontekstual dengan realitas kehidupan dan masa depan, mulai dari kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif.
"Kalau anak-anak punya empat kompetensi itu, dia punya bekal untuk melanjutkan pendidikan, wirausaha atau masuk dunia kerja," tuturnya.
Karena itu untuk meningkatkan kompetensi anak-anak tersebut, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan kompetensi gurunya. "Salah satu pelatihan yang kami lihat bagus untuk meningkatkan kompetensi guru adalah pelatihan guru penggerak," ujarnya.Namun karena keterbatasan anggaran, Jawa Barat setiap tahunnya hanya mendapatkan jatah 500 orang guru untuk mengikuti pelatihan guru penggerak nasional.
"Jadi setelah 4 tahun, kita baru punya 2.000 guru penggerak nasional. Waktunya 6 bulan dan ada pembiayaan. Sementara jumlah guru di Jabar ada 50.000. Kalau 48.000 menunggu giliran kan waktunya lama banget," tutur Herman.
Guna mengejar target agar semua guru di Jawa Barat menjadi Guru Penggerak, pihaknya melakukan terobosan dengan mesimplikasi silabus maupun waktu pembelajaran, dengan tetap memperhatikan standar yang digariskan oleh Kemendikbud, serta yanf tidak kalah penting dilakukan secara swadaya dan mengoptimalkan 2.000 tenaga guru penggerak nasional yang ada.
"Modulnya disederhanakan. Demikian juga waktunya menjadi 1 sampai 2 bulan. Model pembelajarannya blended, baik offline maupun online. Kita ga pakai APBD, tapi dengan kolaborasi multistakeholders. Guru-guru (peserta) swadaya untuk berkumpul, demikian juga para pelatihnya yakni 2.000 guru penggerak nasional, semua berswadaya," katanya.
Pelatihan Guru Penggerak Jawa Barat ini aktualisasinya menggunakan aplikasi Sistapraja Diskominfo Jawa Barat, sarana pengembangan kompetensi berbasis teknologi yang bersifat kursus terbuka (open course). Nantinya para guru ini akan mendapat sertifikat dari Pemprov Jawa Barat dan Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud.
"Harapannya meski serba terbatas, tapi ini kan kongkrit supaya bisa meningkatkan standar kompetensi guru dan mengasah softskilnya. Mudah-mudahan dari guru ditransformasi ke anak-anak, sehingga mulai tahun depan kualitas dan kompetensi anak-anak SMA/SMK kita jauh lebih baik," tuturnya.
