Bisnis.com, MAJALENGKA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka memfokuskan pengawasan terhadap 851 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan dalam Pilkada 2024.
Dari total 2.111 TPS, wilayah rawan ini menjadi perhatian khusus guna memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan aman, tertib, dan demokratis.
Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka Dede Rosada mengatakan langkah ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran dan menjamin hak pilih masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pemilih disabilitas.
"Pemetaan ini kami lakukan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Dengan demikian, kami bisa mengambil langkah pencegahan dini agar Pilkada berjalan sesuai prinsip jujur dan adil," ujar Dede, Selasa (26/11/2024).
Dede menjelaskan, Bawaslu telah mengidentifikasi beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kerawanan TPS. Salah satunya adalah adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).
"Sebanyak 341 TPS mencatat adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia atau anggota TNI/Polri," jelas Dede.
Selain itu, terdapat 123 TPS yang memiliki jumlah pemilih pindahan cukup signifikan. TPS-TPS ini sebagian besar berada di Kecamatan Cikijing dan Maja, yang mencerminkan tingginya mobilitas penduduk di daerah tersebut.
Tak hanya itu, keterlambatan distribusi logistik menjadi perhatian di 21 TPS, terutama di wilayah Lemahsugih, Dawuan, dan Sindang. Selain itu, terdapat 10 TPS di wilayah sulit dijangkau dan tiga TPS yang berada di wilayah rawan konflik.
"Kerawanan ini menjadi fokus kami untuk memastikan semua pemilih, termasuk kelompok rentan, dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa hambatan," ujar Dede.
Guna menghadapi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Majalengka telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah penempatan pengawas lapangan tambahan di TPS-TPS dengan risiko tinggi.
"Kami telah menugaskan pengawas tambahan di wilayah yang membutuhkan pengawasan ekstra, terutama di daerah rawan konflik dan sulit dijangkau," jelas Dede.
Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar, terutama di daerah yang sering mengalami keterlambatan.
