Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian untuk membangun sistem pipanisasi guna mendukung peningkatan produksi garam lokal. Langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintah pusat untuk menghentikan impor garam mulai tahun ini.
Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan keberadaan pipanisasi air laut sangat penting untuk mengoptimalkan potensi tambak garam di Kabupaten Cirebon.
Infrastruktur ini diharapkan dapat mengalirkan air laut langsung ke tambak-tambak garam, sehingga mempermudah dan mempercepat proses produksi.
“Kami telah mengusulkan pembangunan pipanisasi kepada Kemenko Pangan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan Cirebon bisa menjadi salah satu daerah penghasil garam nasional yang kompetitif. Dengan pipanisasi, distribusi air laut ke tambak akan lebih efisien,” kata Wahyu, Selasa (7/1/2025).
Tidak hanya itu, Wahyu juga mengungkapkan, pihaknya telah meminta pembangunan banker atau penampung air laut. Fasilitas ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan produksi garam, khususnya pada musim hujan ketika tambak tradisional tidak dapat beroperasi.
Menurut Wahyu, upaya ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada kualitas garam yang dihasilkan. Infrastruktur modern seperti pipanisasi dan banker akan membantu petani garam menghasilkan produk yang lebih bersih dan bernilai tambah tinggi.
Baca Juga
"Selama ini, produksi garam hanya bisa dilakukan saat musim kemarau. Jika kita memiliki banker penampung air laut, produksi dapat terus berjalan sepanjang tahun. Dengan demikian, suplai garam nasional akan lebih stabil, dan pendapatan petani garam juga meningkat,” ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk menghentikan impor garam menjadi peluang besar bagi Kabupaten Cirebon, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia.
Dengan potensi tambak garam yang luas, Wahyu optimistis Kabupaten Cirebon dapat menjadi daerah strategis dalam mendukung kemandirian garam nasional.
Data menunjukkan, sebagian besar petani garam di Kabupaten Cirebon masih menggunakan metode tradisional dalam proses produksi. Hal ini membuat mereka sangat bergantung pada cuaca, terutama musim kemarau. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri garam lokal.
Pembangunan infrastruktur pipanisasi dan banker tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Ia berharap Kemenko Pangan dapat segera merealisasikan usulan ini sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat sektor garam domestik.
“Kami sudah berdiskusi dengan beberapa pihak terkait, termasuk Kemenko Pangan. Kami berharap langkah ini dapat masuk dalam prioritas nasional, mengingat peran strategis Kabupaten Cirebon dalam memenuhi kebutuhan garam dalam negeri,” katanya.
Selain itu, Wahyu juga mengajak investor dan pelaku industri untuk turut serta mendukung pengembangan sektor garam di Kabupaten Cirebon. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat membawa perubahan besar dalam industri garam lokal.
