Bisnis.com, CIREBON - Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyebutkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di wilayahnya dianggap tidak relevan dengan kebiasaan masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan layanan publik berbasis online.
Wahyu menyebutkan MPP dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi secara langsung di satu tempat.
Namun, seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke layanan berbasis digital, keberadaan MPP justru dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"MPP telah dibangun untuk mempermudah pelayanan publik, namun kondisi saat ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan publik," kata Wahyu, Selasa (14/1/2025).
Masyarakat Kabupaten Cirebon, menurut Wahyu, lebih memilih untuk memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia secara online melalui aplikasi atau situs web resmi pemerintah.
“Banyak masyarakat yang kini lebih memilih untuk melakukan segala urusan administrasi melalui online. Apalagi dengan adanya aplikasi layanan publik yang semakin user-friendly, orang jadi tidak perlu repot lagi datang langsung ke kantor atau MPP,” ujarnya.
Baca Juga
Meski demikian, Wahyu Mijaya tidak menutup mata terhadap fakta bahwa MPP tetap memiliki peran penting, terutama bagi segmen masyarakat yang belum terbiasa atau memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.
Ia menambahkan bahwa MPP tetap bisa menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan online.
Namun, Wahyu menyebutkan bahwa ke depan, pemerintah daerah akan mengevaluasi keberlanjutan dan relevansi MPP di Kabupaten Cirebon. Salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah bagaimana MPP dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital.
“Keberadaan MPP tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Ada sebagian masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan tatap muka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses internet atau kurang paham dengan teknologi. Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk menyempurnakan fungsi MPP agar tetap relevan,” ujarnya.
MPP yang berada di Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber ini memiliki 38 konter pelayanan administrasi instansi vertikal dan horizontal.
Puluhan konter pelayanan tersebut ditempati di antaranya oleh, Dinas Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polresta Cirebon, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, dan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Keberadaan MPP anyar di Kabupaten Cirebon nantinya memudahkan masyarakat memperoleh berkas perizinan atau berkas teknis lainnya.
Pembangunan MPP di Kabupaten Cirebon diawali dengan penandan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteria Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan RB) tentang MPP dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (2/3/2021).
Berdasarkan arahan dari Kemenpan RB, MPP tersebut harus didirikan dalam waktu dekat, sebelum 2024. Seharusnya MPP didirikan di lahan minimal 2 hektare dan merupakan bangunan baru, bukan bangunan lama yang direvitalisasi ulang.
