Bisnis.com, CIREBON - Cirebon Power memastikan proses pensiun dini PLTU Cirebon-1 masih terus berjalan. Rencana itu merupakan bagian dari kebijakan transisi energi yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke energi terbarukan.
PLTU Cirebon-1, yang berlokasi di Desa Kanci Kulon, Kabupaten Cirebon, memiliki kapasitas 660 megawatt (MW). Awalnya, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini dijadwalkan pensiun pada 2042.
Namun, dalam upaya mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah dan Cirebon Power sepakat untuk mempercepat pensiun unit ini pada 2035.
Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengungkapkan, pihaknya saat ini masih berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk memastikan kelancaran proses tersebut.
"Saat ini prosesnya masih terus berjalan dan kami masih berkomunikasi dengan Kementerian ESDM dan PLN," ujar Joseph, Selasa (18/3/2025).
Cirebon Power, kata Joseph, sejak awal sudah menyiapkan proses transisi ini dan siap untuk mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan pensiun dini PLTU bukan hanya menjadi bagian dari strategi nasional, tetapi juga selaras dengan visi perusahaan dalam mendukung energi yang lebih bersih.
Baca Juga
Keputusan untuk memensiunkan dini PLTU ini tidak terlepas dari upaya Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari Kesepakatan Paris dan agenda dekarbonisasi global.
"Sejak awal, memang kami yang berinisiatif, dan telah menyiapkan proses transisinya. Sekarang kami siap untuk mengikuti proses dan tahapan selanjutnya, sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah," tambahnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini juga menegaskan pemerintah memiliki rencana besar untuk memensiunkan seluruh PLTU berbahan bakar batu bara. Namun, ia menekankan pelaksanaan rencana tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya dukungan pendanaan yang cukup.
Menurut Bahlil, pensiun dini PLTU membutuhkan biaya yang besar, sehingga pemerintah perlu mencari solusi pendanaan yang tidak membebani keuangan negara.
"Kita siap memensiunkan dini PLTU dengan dua syarat. Pertama, ada yang membiayai. Kedua, secara ekonomi tidak membebankan negara, tidak terlalu membebankan PLN, dan tidak membebankan rakyat," tegas Bahlil.
Dalam hal ini, Kementerian ESDM mengapresiasi langkah Cirebon Power yang sudah berinisiatif untuk mencari solusi pendanaan. Inovasi yang dilakukan perusahaan dalam menghadirkan skema pembiayaan menjadi langkah penting dalam mempercepat program transisi energi.
Pemerintah menargetkan bahwa PLTU Cirebon-1 akan resmi pensiun pada 2035, 7 tahun lebih cepat dari jadwal semula. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060.
Meski rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 sudah dalam proses, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pendanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bahlil, biaya untuk memensiunkan dini sebuah PLTU sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan internasional.
Untuk itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan terus mencari model pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan bagi industri listrik, tetapi juga tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat.
Salah satu solusi yang dikaji adalah skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang melibatkan berbagai negara dan lembaga keuangan dalam mendukung transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.
Selain itu, transisi dari PLTU ke energi terbarukan juga membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur energi bersih. Pemerintah dan sektor swasta harus memastikan bahwa kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTU yang pensiun dapat digantikan dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro.
Joseph mengatakan, pensiun dini PLTU Cirebon-1 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada masyarakat sekitar dan industri yang bergantung pada pasokan listrik dari pembangkit ini.
Oleh karena itu, diperlukan strategi transisi yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
"Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan tenaga kerja. Banyak pekerja yang bergantung pada operasional PLTU, sehingga perlu ada strategi untuk alih keterampilan [reskilling] agar mereka dapat beradaptasi dengan pekerjaan di sektor energi terbarukan atau industri lainnya," kata Joseph.
Di sisi lain, industri yang selama ini mengandalkan listrik dari PLTU juga perlu dipastikan mendapatkan pasokan listrik yang stabil dari sumber energi baru yang lebih bersih.
Pemerintah dan PLN harus memastikan transisi ini tidak menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan nasional.
