Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon kehilangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp49 miliar untuk tahun anggaran 2025.
Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur vital seperti jalan, irigasi, dan pengembangan pangan akuatik terkena efisiensi.
Dari total Rp49 miliar yang hilang, sebanyak Rp27 miliar seharusnya dialokasikan untuk perbaikan jalan, Rp10,4 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dan Rp10,9 miliar untuk pengembangan sektor pangan akuatik.
Hilangnya dana tersebut dinilai akan berdampak serius terhadap pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan kegagalan dalam mempertahankan DAK tersebut akan berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama akses transportasi dan pertanian yang sangat bergantung pada infrastruktur dasar.
“Ini bukan hanya sekadar kehilangan angka miliaran rupiah. Ini adalah kegagalan sistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Kita bicara soal jalan rusak yang tidak bisa diperbaiki hingga saluran irigasi mati yang mengancam hasil panen," kata Iwan, Senin (14/4/2025).
Baca Juga
Menurut Iwan, penyebab hilangnya DAK fisik tersebut bukan semata-mata karena kekurangan proposal dari daerah, tetapi lebih kepada lemahnya koordinasi dan minimnya komunikasi antara Pemkab Cirebon dengan pemerintah pusat.
Ia juga menyebut, sejumlah persyaratan teknis dan administrasi tidak dipenuhi secara optimal sehingga berimbas pada tidak lolosnya Kabupaten Cirebon dalam daftar penerima DAK fisik 2025.
“Persaingan antar daerah untuk mendapatkan DAK memang ketat. Tapi ini seharusnya menjadi alarm bahwa kita tidak bisa bekerja secara biasa-biasa saja," kata Iwan.
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan pascamudik Lebaran 2025. Data terbaru menunjukkan, sepanjang 187,21 kilometer jalan mengalami kerusakan, dengan rincian 91,32 kilometer rusak sedang dan 95,89 kilometer rusak berat.
Iwan mengatakan, kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingginya volume kendaraan bertonase berat yang melintasi ruas-ruas jalan tersebut.
Beban berlebih ini mempercepat degradasi permukaan jalan, terutama pada struktur yang tidak dirancang untuk menahan tekanan semacam itu. Selain itu, sistem drainase yang kurang memadai turut berkontribusi terhadap kerusakan.
Kondisi jalan yang rusak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Cirebon. Mobilitas warga terganggu, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan risiko kecelakaan meningkat.
"Bagi sektor ekonomi, terutama distribusi barang dan jasa, kerusakan jalan ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional, dan menurunkan efisiensi logistik," ujar Iwan,
Iwan mengatakan, pada 2025 ini pihaknya hanya mampu memperbaiki sebagian ruas jalan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran .
Menurut Iwan, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan estimasi sekitar Rp600 miliar untuk setiap 100 kilometer. Meskipun demikian, pihaknya optimis bahwa sisa jalan yang rusak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan hanya sebesar Rp150 miliar, yang diperkirakan hanya mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang 40-50 kilometer," kata Iwan.
