Bisnis.com, CIREBON - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono memastikan tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Klarifikasi itu disampaikan saat melakukan rapat terbatas di kantor Bupati Cirebon, Rabu (21/5/2025)
“Intinya besok kita akan rapat paripurna. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa datang, bisa bicara sedikit lah. Tapi kemarin kan sudah menyampaikan permintaan maaf ya, karena terkait dengan komunikasi yang tidak lancar, sehingga ada yang marah dan sebagainya,” kata Ono, Rabu (21/5/2025).
Menurut Ono, Gubernur telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kendala komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Permintaan maaf tersebut, lanjut Ono, patut dihargai sebagai bentuk kedewasaan berpolitik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
“Beliau sudah menyampaikan permintaan maaf dan tentunya itu kita harus hargai. Saya juga sering menyampaikan, kalau sudah seperti itu, berarti clear,” ujar Ono.
Isu mengenai renggangnya hubungan antara Gubernur Jawa Barat dengan sejumlah pimpinan DPRD sempat mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Namun, dengan pernyataan resmi dari Ono Surono ini, sinyal kuat rekonsiliasi antar unsur pemerintahan daerah mulai terlihat.
Ono juga memastikan bahwa tidak ada agenda yang tertunda akibat dinamika tersebut. Rapat paripurna akan tetap digelar sesuai jadwal, sekaligus dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga
“Kita akan juga rapat Banmus untuk menyusun agenda, termasuk besok juga akan melaksanakan rapat Banggar dengan TAPD. Jadi clear lah,” tegas Ono.
Pelaksanaan rapat-rapat tersebut dinilai penting dalam mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat, termasuk pembahasan anggaran perubahan tahun berjalan dan perencanaan kebijakan tahun berikutnya.
Diketahui, hubungan antara DPRD dan Gubernur sempat memanas usai sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi dinilai tidak cukup dikomunikasikan secara terbuka kepada legislatif. Salah satunya terkait perubahan nomenklatur di tubuh OPD dan prioritas pembangunan infrastruktur strategis.
Namun begitu, dengan hadirnya pernyataan damai dari kedua belah pihak, publik berharap kinerja pemerintahan provinsi dapat kembali harmonis dan produktif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
Agenda paripurna besok diperkirakan akan membahas laporan hasil kerja komisi, perkembangan RAPBD, serta isu-isu strategis lainnya. Kehadiran Gubernur Dedi Mulyadi sendiri menjadi perhatian penting, sebagai simbol komitmen eksekutif terhadap sinergi dengan legislatif.
“Yang paling penting adalah kita semua bekerja untuk rakyat. Perbedaan itu biasa, yang penting komunikasi tetap dijaga,” tutup Ono.
