Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menarik kembali aset Pemprov Jabar yang gagal dikelola BUMD.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini selaras dengan hasil rekomendasi BPK RI terkait tata kelola aset investasi dan BUMD yang belum optimal. Terlebih aset milik Pemprov tidak optimal dikelola.
"Aset pemerintah itu dimana-mana, tapi manfaatnya yang sampai hari ini itu belum terlihat. Bahkan secara bertahap aset itu hilang. Hilang dari sisi catatan, hilang dari sisi penggunaan," katanya di Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, di DPRD Jabar, Bandung, Senin (26/5/2025).
Karena itu pihaknya tengah memfokuskan agar aset daerah milk provinsi bisa kembali terutama aset daerah yang sudah berubah menjadi aset BUMD.
"Ini agak berbahaya. Ketika aset berubah ke BUMD, oleh BUMD di BOT-kan, oleh pemegang BOT-nya di pihak ketiga kan lagi," tuturnya.
Aset di pihak ketiga ini terus diputar lagi ke pihak lain hingga akhirnya menyebabkan masalah seperti yang terjadi lahan bekas Palaguna Kota Bandung. Karena itu ia berharap komitmennya mendapatkan dukungan dari DPRD Jabar.
Baca Juga
"Daripada aset-aset ini dikelola oleh BUMD dan tidak menghasilkan apapun, bahkan dipihak ketigakan, dan yang menikmatinya oknum BUMD dan pihak ketiganya maka saya ingin seluruh aset itu dikembalikan ke provinsi," kata KDM.
Selain itu KDM memastikan langkah audit investigatif untuk melihat apakah negara dirugikan enggak, dengan keberadaan BUMD. "Apakah ada uang yang tidak disetorkan enggak ke kas daerah, sehingga itu nanti dilihat dari hasil audit BPKP," katanya.
Ia menggaransi langkah ini sudah disiapkan namun belum akan dijelaskan teknisnya. "Nanti ada langkah-langkahnya, sudah saya siapin. Cuma enggak saya umumin. Kita lihat saja hasilnya. Kita sedang berjalan," pungkasnya.
