Bisnis.com, BANDUNG—Kritik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait aksinya di lapangan tidak dibarengi dengan kesiapan regulasi dibantah oleh Sekda Jabar Herman Suryatman.
Herman mengatakan di balik pengambilan keputusan berbagai kebijakan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan KDM—panggilan akrab gubernur, diakui ada dinamika dan dialektika pemerintahan.
Salah satu aktualisasinya adalah backup regulasi yang dipersiapkan oleh jajaran birokrasi pemerintahan. Kami pastikan kebijakan Pak Gubernur diback up regulasi dan birokrasi,” katanya dikutip Senin (2/6/2025).
Sekda Herman memastikan setiap gebrakan atau kebijakan KDM di lapangan selalu disertai regulasi atau payung hukum yang sudah dipersiapkan. “Insyaallah akuntabel melalui proses kebijakan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan kaidah-kaidah birokrasi pemerintahan,” katanya.
Biro Hukum Setda Jabar mencatat sejak 100 hari kepemimpinan, Gubernur KDM sudah merilis 10 peraturan gubernur (Pergub), sementara keputusan gubernur sudah mencapai 171 kepgub.
Ditambah 7 surat edaran dan 10 nota kesepakatan bersama, sementara perjanjian kerja sama 16 buah. “Dalam waktu dekat akan keluar lagi cukup banyak surat edaran yang mengedukasi dan mengimbau baik perangkat dinas maupun kabupaten/kota,” ujar Herman.
Baca Juga
Herman memastikan banyaknya regulasi yang dikeluarkan menunjukkan gerak birokrasi mengiringi kebijakan KDM terus diupayakan semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan.
“Mungkin di sana sini masih ada kekurangan, maafkanlah. Kami mohon masukannya. Pak Gub dan kami semua, melaksanakannya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Jawa Barat,” katanya.
