Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkap jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini harus nombok Rp60 miliar setahun untuk membiayai operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) M Singgih mengatakan operasional bandara tersebut memang terbilang besar karena mengikuti standar dunia penerbangan.
“Perawatan paling utama, listrik, kebersihan. Karena fasilitas itu mandatori ya, harus menjamin 3S, safety, security, service dan 1C complaint terhadap aturan dunia penerbangan. Itu memerlukan biaya besar,” katanya, Rabu (12/6/2025).
Persyaratan bandara juga mewajibkan jika jumlah personel yang ada harus cukup untuk mengantisipasi adanya kecelakaan penerbangan. “Harus sigap, response time harus terpenuhi dari waktu ke waktu, harus dirawat,” katanya.
Singgih juga menuturkan meski bandara ini masih paceklik penumpang dan penerbangan namun suplai listrik harus tetap terpenuhi. “Listrik itu dalam kondisi sudah dihemat saja masih bisa Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan. Belum lagi karyawan mesti tidak banyak tapi ada di tiap lini,” tuturnya.
Saat ini jumlah karyawan di BIJB mencapai 160 orang termasuk operasional, angka ini menurutnya sudah turun di bawah standar dunia penerbangan. “Tapi angka segitu memang betul,” ujar Singgih.
Baca Juga
Dia mengakui per bulan BIJB membutuhkan suntikan bagi operasional Rp9 miliar-Rp10 miliar lebih, itu pun angka yang sudah merupakan hasil efisiensi. “Itu sudah dihemat banget, sehingga keluar angka [Rp 60 miliar] sesuai yang disampaikan Pak Gubernur, sudah diefisienkan,” tuturnya.
Dedi Mulyadi mengatakan terbebani dengan biaya operasional Bandara Kertajati setiap tahun yang mencapai Rp 60 miliar.
"Oh bukan nungguk utang, Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp60 miliar dalam setiap tahun, untuk biayanya operasional Kertajati. Ya berat," katanya, dikutip Rabu (12/6/2025).
Tercatat, pinjaman BIJB ke sindikasi Bank Syariah pun sejauh ini masih harus dalam tahap menyicil. Dedi memastikan pihaknya akan mencari jalan keluar mengatasi persoalan ini, meski butuh waktu.
“Harus bagaimana? biar dipikirkan ada desain strategi harus disiapkan. Jangan dulu marahin sekarang, kan saya baru tiga bulan"," ujarnya.