Bisnis.com,BANDUNG—Upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat terus digenjot melalui sinergi antara BP Tapera, Bank BJB, dan pemerintah daerah, dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara masif di empat kabupaten/kota.
Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di empat daerah yakni Bandung, Sukabumi, Sumedang dan Cianjur. Kegiatan itu merupakan hasil sinergi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BJB, dan 4 pemerintah daerah.
Fokus utama sosialisasi adalah mendorong penyerapan pembiayaan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta pekerja swasta di 4 daerah tersebut.
Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera Berdi Dwijayanto, menjelaskan bahwa program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif. Adapun hingga 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 28.548 unit rumah telah tersalurkan di provinsi ini.
"Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit. Mungkin kendalanya masih banyak informasi yang belum tersampaikan tentang FLPP ini, makanya kita menggandeng Bank BJB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan seperti ini," ujar Berdi, Jumat (11/7/2025).
Dia juga berujar, BP Tapera bersama Bank BJB melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperluas sosialisasi program tersebut.
Baca Juga
"Minggu ini kita keliling bareng bank BJB Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan BANK BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Peruntukannya untuk pegawai pemerintah/ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta di provinsi Jawa Barat serta masyarakat berpenghasilan rendah,"tambahnya.
Menurut Berdi, untuk ASN yang ingin mengakses program ini, terdapat batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi yang masih lajang, dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.
Sementara untuk pekerja swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan tetap bisa mengakses rumah subsidi, meskipun umumnya lokasi rumah berada di pinggiran kota.
"Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota," jelas Berdi.
Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, menyebut pihaknya mendapat mandat khusus dari Direktur Utama Bank BJB untuk percepatan dalam penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. "Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah," ujar Indra.
BJB menjadi salah satu penyalur utama KPR Sejahtera FLPP karena sebagai payroll sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat. Skema ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran, sekaligus meningkatkan kelancaran pembayaran cicilan.
"Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit," katanya.
Kendati begitu, Indra mengatakan tidak menutup kemungkinan pekerja swasta juga bisa mengakses program ini, selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur yang berlaku. Dia juga juga menegaskan pentingnya verifikasi calon debitur, terutama dari kalangan swasta, untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalisir risiko tunggakan.
"Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer," jelas Indra.
