Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga pertengahan 2025 masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial terkait pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski seluruh syarat administratif dan lahan telah disiapkan, proyek pendidikan bagi warga miskin ekstrem itu belum juga mendapat lampu hijau.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Indra Fitriyani mengatakan pemerintah daerah telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang diminta pusat, termasuk penyediaan lahan dan pengajuan fasilitas pendidikan, asrama, serta ruang belajar.
Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pembangunan.
“Kami sudah siapkan semuanya. Lahannya sudah ada, berkas administrasi lengkap, survei dari pusat juga sudah dilakukan. Tapi keputusan tetap ada di kementerian, dan sampai saat ini kami masih menunggu,” ujar Fitriyani, Selasa (15/7/2025).
Pemerintah daerah, kata Fitriyani, tidak memiliki kewenangan untuk membangun Sekolah Rakyat secara mandiri. Proyek ini merupakan program nasional di bawah naungan Kementerian Sosial, yang ditujukan bagi keluarga masuk kategori desil 1 dan 2—yakni miskin ekstrem dan miskin.
Baca Juga
Ia menegaskan, lahan untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon telah disiapkan. Bahkan, desain fasilitas sudah dirancang menyerupai pondok pesantren, lengkap dengan asrama, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah.
“Konsepnya mirip pesantren modern. Ada tempat tidur, belajar, hingga tempat bermain. Kami sudah ajukan kebutuhan seperti jumlah kelas, ruang tidur, dan fasilitas penunjang lainnya. Tapi berapa yang disetujui, itu keputusan pusat,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan dana untuk memindahkan akses jalan agar lokasi sekolah lebih mudah dijangkau. Proses ini masuk ke dalam perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan telah tercantum dalam anggaran.
“Kami bahkan sudah anggarkan pemindahan jalan ke pinggir, agar lokasi sekolah lebih layak dan nyaman. PU yang menangani, jadi bukan sekadar omongan, tapi sudah sampai tahap teknis,” tambahnya.
Sekolah Rakyat bukan diperuntukkan bagi seluruh kalangan. Ia menegaskan, program ini ditujukan secara eksklusif untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).
Verifikasi penerima didasarkan pada data detasen—sistem pemeringkatan resmi yang diacu kementerian.
“Kita tidak bisa mengajukan seenaknya. Basis data penerima bantuan itu nasional. Jadi yang masuk dalam kategori itulah yang berhak. Program ini gratis, tapi tidak bisa diajukan oleh warga umum yang merasa mampu,” tegas Indra.
Fitriyani mengingatkan, permintaan fasilitas atau kuota tidak bisa sembarangan dilakukan karena data sosial bersifat dinamis. Jumlah penerima bisa berubah setiap tahun, tergantung kondisi ekonomi dan verifikasi ulang dari pusat.
Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat bisa dimulai pada tahun anggaran 2026. Meski belum ada jaminan dari pusat, Fitriyani menyatakan pihaknya tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.
“Kami tidak mau janji-janji ke publik. Tapi sebagai pemerintah daerah, kami sudah jalankan semua kewajiban. Tinggal menunggu tindak lanjut dari pusat. Mudah-mudahan 2026 sudah mulai dibangun,” ucapnya.
.jpg?w=300&h=221)
