Bisnis.com, CIREBON - BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan upayanya untuk menjangkau kelompok nelayan di Kabupaten Cirebon agar aktif menjadi peserta dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyatakan nelayan merupakan bagian dari pekerja informal yang paling rawan mengalami kecelakaan kerja. Sayangnya, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan perlindungan layak melalui jaminan sosial.
“Pekerjaan sebagai nelayan penuh risiko. Bila terjadi insiden di laut, kondisi ekonomi keluarga bisa langsung terpuruk karena tidak adanya jaminan,” ungkap Pramudya, Jumat (18/7/2025).
Ia menambahkan iuran untuk mengikuti program jaminan tersebut tergolong sangat terjangkau, yakni hanya sebesar Rp16.800 per bulan. Rinciannya, Rp10.000 untuk perlindungan kecelakaan kerja dan Rp6.800 untuk santunan kematian.
Guna mempermudah akses nelayan terhadap program ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun berbagai skema pendaftaran. Mulai dari iuran yang dibayar secara mandiri, bantuan dari pemerintah daerah, hingga pemotongan dari hasil tangkapan nelayan.
“Di sejumlah daerah, nelayan telah menyisihkan sebagian hasil penjualan ikan mereka untuk membayar iuran. Pola seperti ini bisa direplikasi di wilayah lain,” katanya.
Baca Juga
Pramudya menjelaskan, nelayan yang masuk dalam kategori masyarakat miskin ekstrem, terutama yang tercatat dalam desil satu hingga empat, juga bisa memperoleh bantuan iuran dari anggaran pemerintah pusat.
“Bupati Cirebon juga sudah menyatakan dukungannya untuk memberikan perlindungan sosial kepada nelayan di wilayahnya,” tambahnya.
Tak hanya mengandalkan peran pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan juga melibatkan pihak swasta. Perusahaan peserta aktif didorong untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) demi membantu pembiayaan iuran bagi pekerja informal, termasuk nelayan.
Ia menekankan, pendekatan berbasis gotong royong menjadi kunci dalam mencegah lahirnya gelombang kemiskinan baru akibat risiko kerja yang tidak tertanggulangi.
Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 8,9 juta pekerja sektor informal di seluruh Indonesia tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta orang menerima bantuan subsidi iuran dari pemerintah maupun perusahaan swasta.
Sementara itu, perlindungan juga diberikan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tercatat sebanyak 640.000 PMI telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sebagian besar melalui skema mandiri.
Pramudya mengungkapkan, salah satu manfaat nyata dirasakan oleh keluarga PMI asal Kabupaten Cirebon. Istri dari pekerja migran tersebut memanfaatkan santunan jaminan kematian untuk membuka usaha kecil, yang kemudian menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarganya.
“Bantuan yang diterima digunakan untuk memulai usaha. Ini menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak hanya memberikan rasa aman, tapi juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Dengan berbagai pendekatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan semakin banyak nelayan dan pekerja informal lainnya dapat terlindungi secara menyeluruh melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
