Bisnis.com, INDRAMAYU - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengusulkan transformasi pertanian berbasis industri sebagai strategi utama untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Indramayu.
Langkah ini diklaim mendesak, mengingat ketimpangan antara kontribusi besar daerah ini terhadap ketahanan pangan nasional dan masih tingginya angka kemiskinan lokal.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebutkan emeskipun Indramayu dikenal sebagai lumbung padi nasional, tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum mencerminkan peran strategis tersebut.
“Indramayu punya lahan pertanian terluas di Indonesia dan menjadi penghasil utama beras serta garam. Tapi justru menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Ini ironi yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Budiman menilai masyarakat petani Indramayu memiliki etos kerja tinggi namun masih terjebak dalam sistem produksi yang tidak memberi nilai tambah secara maksimal. Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan baru melalui sistem pertanian modern yang terintegrasi dengan sektor industri dan dikelola berbasis komunitas.
BP Taskin, lanjut Budiman, sedang memfasilitasi model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mengembangkan infrastruktur pertanian modern.
Baca Juga
Skema ini diharapkan dapat membuka peluang investasi dari sektor swasta dan BUMN serta memperluas akses petani terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan.
“Kami sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor. Ini bukan sekadar pertanian, tapi membangun ekosistem industri pangan rakyat yang dikelola langsung oleh warga,” katanya.
Selain Indramayu, BP Taskin juga tengah merancang kawasan aglomerasi pengentasan kemiskinan yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, serta Brebes di Jawa Tengah.
Kawasan ini dirancang menjadi simpul distribusi bahan pangan bergizi dengan integrasi sektor pangan, energi terbarukan, digitalisasi, dan industri kreatif.
“Kalau ini berhasil, wilayah ini bisa menjadi penyedia pangan bergizi gratis minimal untuk kawasan Ciayumajakuning dan Brebes. Bahkan bisa dikembangkan untuk Jawa Barat secara menyeluruh,” ucap Budiman.
Pemerintah pusat juga mendorong keterlibatan aktif perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indramayu untuk ikut serta dalam program ini melalui kontribusi sosial yang terarah.
Dalam kesempatan tersebut, Budiman juga melakukan dialog langsung dengan warga Balongan dan menerima berbagai aspirasi terkait penguatan ekonomi lokal. Warga menginginkan keterlibatan lebih besar dalam agenda pemberdayaan pasca dominasi sektor energi.
“Kami sudah catat semua masukan warga. Mereka ingin ikut berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ini penting agar transformasi ini benar-benar berbasis rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, data Pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan tipis dari 12,13% pada 2023 menjadi 11,93% di tahun 2024. Kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,28% menjadi 1,72% pada periode yang sama.
Menurut Budiman, tren ini menunjukkan potensi perbaikan, namun perubahan struktural tetap diperlukan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.
