Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan Jawa Barat meminta siswa, pihak sekolah dan orang tua siswa memanfaatkan aplikasi Stopper (sistem terintegrasi olah pengaduan perundungan).
Sekretaris Disdik Jawa Barat Yessa Sarwedi mengatakan aplikasi stopper memiliki empat layanan yakni pendampingan, pelaporan, edukasi hingga konsultasi.
"Stopper butuh waktu, tapi setiap pengaduan akan ditindaklanjuti, ini akan dilakukan," katanya dalam diskusi "Wujudkan Pendidikan Jabar Juara tanpa Perundungan dan Kekerasan" bersama PWI Pokja Gedung Sate, di Bandung, Senin (20/3/2023).
Yessa berharap pemanfaatan Stopper oleh warga guna mencegah perundungan makin efektif karena setiap pelaporan akan ditindaklanjuti. "Kami juga bekerjasama dengan DP3AKB dan Jabar Digital Service," tuturnya.
Aplikasi yang diluncurkan Januari lalu ini mencatat sudah ada delapan kasus bullying yang masuk.
Dari delapan laporan ada beberapa juga yang dilaporkan dengan anonim atau nama dirahasiakan.
"Total ada 8 laporan, identitas kita jaga, dan ini kita pelajari dan kita distribusikan cabang dinas ke sekolah," katanya.
Kasus yang terlaporkan di aplikasi Stoper dilakukan oleh siswa-siswi SMA/SMK dan guru. Adapun kasus yang dilaporkan mulai dari bullying beberapa kasus lainnya. Semua laporan juga akan ditindaklanjuti dengan verifikasi.
"Kasus bervariasi, dari 8 ini ada enam laki-laki, dua perempuan. Anonim ada dua dan enam sebutkan nama. Kategori pelaku satu guru, kemudian siswa tiga orang dan yang di luar siswa dan guru da empat orang," ungkapnya.
Selain melakukan verifikasi pada pihak sekolah dan pelapor, Disdik Jabar juga akan memberikan sanksi teguran pada pelaku tindakan bullying serta akan melakukan mediasi dari para orang tua korban dan pelaku, termasuk pihak sekolah.
"Sanksinya pembinaan, termasuk guru, tapi kalau fisik ya biasanya berunding dengan orang tua baik pelaku dan korban orang tua. Artinya bisa masuk ranah hukum," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Sri Rahayu Agustina mengatakan aplikasi yang dibuat oleh Disdik Jabar sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dia mengapresiasi langkah Disdik ini.
"Nah saya harapkan program ini bukan hanya program seremonial. Akan tetapi, ini adalah program yang benar-benar bisa dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah," ungkapnya.
Menurutnya, ketika berbicara tentang kekerasan terhadap anak, banyak rangkaian yang harus dipenuhi dari program Stopper tersebut. Dia juga mengusulkan adanya psikolog untuk turut membina para peserta didik serta guru.
"Kesiapan dari program ini harus bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti DP3AKB dan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui rapat dengan orang tua murid, paguyuban juga bisa diundang," katanya.
Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan Asep B Kurnia mengatakan kasus perundungan bukan semata-mata urusan pemerintah namun butuh dukungan dari orang tua siswa.
"Pola pikir orang tua mensekolahkan anaknya itu seperti ke tempat laundry, ingin terima bersih. Harus pintar, harus baik. Padahal karakter dan sikap anak tetap ada tanggung jawab orang tua, jangan sekolah terus yang disalahkan kalau ada kasus perundungan," katanya.
