Bisnis.com, CIREBON - Keamanan dan kepastian investasi di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian utama bagi para calon investor. Pemerintah daerah dianggap belum memberikan aminan keamanan bagi para penanam modal.
Faktor penghambatnya beragam, mulai dari perizinan yang rumit, hingga gangguan eksternal seperti tekanan dari organisasi masyarakat (ormas) dan praktik premanisme.
Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyebutkan pihaknya memahami keresahan investor terkait keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Cirebon.
“Kami menyadari bahwa ada tantangan di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Namun, kami berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme yang ada agar investor merasa lebih nyaman dan aman berinvestasi di Cirebon,” kata Wahyu, Selasa (11/2/2025).
Untuk mengatasi berbagai kendala investasi, Pemkab Cirebon tengah berupaya menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam mengalokasikan investasi ke titik-titik strategis pada 2025.
Baca Juga
“Penyusunan RTRW dan RDTR ini sangat penting, karena akan menentukan zona-zona prioritas untuk investasi. Kami ingin memastikan bahwa para investor memiliki panduan yang jelas tentang area mana saja yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana regulasinya,” jelas Wahyu.
Dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investor, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.
Selain itu, kepastian ruang investasi yang jelas juga diharapkan bisa mengurangi potensi konflik di lapangan yang sering kali menjadi penghambat investasi.
Selain aspek keamanan dan tata ruang, kemudahan perizinan juga menjadi salah satu fokus utama Pemkab Cirebon dalam meningkatkan daya tarik investasi.
Wahyu menuturkan, pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, guna menyederhanakan proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG) dan izin lainnya.
“Kami terus berupaya mempercepat proses perizinan agar tidak ada hambatan birokrasi yang berlebihan. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir akan prosedur yang berbelit-belit,” ungkapnya.
Wahyu juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta unsur lainnya sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran investasi di Cirebon.
Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha dan investor guna mendengar langsung aspirasi serta kendala yang mereka hadapi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
"Tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat, agar investasi di Cirebon dapat berkembang dengan baik,” kata Wahyu.
