Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyusul ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret bersama kepala daerah lainnya.
Sebelumnya, bupati ini tidak diperbolehkan untuk berangkat karena tidak ada izin dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soerkarno Putri.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyebutkan posisi Imron saat ini sudah berada di Magelang. Apel pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada Senin (24/2/2024) pun dipimpin oleh Agus.
"Saya mewakili Pak Bupati Cirebon yang saat ini berhalangan hadir karena sedang mengikuti retret di Magelang," kata Agus kepada Bisnis seusai apel pagi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Senin (24/2/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan perintah tersebut merupakan konsekuensi yang harus dijalankan. Seluruh kepala daerah dari PDIP wajib mematuhi perintah ketua umum.
"Surat itu merupakan konsekuensi, apa pun instruksi partai, mau tidak mau harus dilaksanakan," kata Ono, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga
"Apakah retreat ini memiliki dasar peraturan perundang-undangan? Jika memang ada, saya yakin PDI Perjuangan tidak akan mengeluarkan surat tersebut," imbuhnya.
Ono menyebutkan pihaknya punmasih mengkaji dasar hukum untuk menahan kebijakan retret yang diusulkan pemerintah daerah. Jika kebijakan ini memang dapat memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), partai tersebut tidak mempermasalahkannya.
Namun, tidak ada konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret, karena kebijakan ini tidak diatur dalam perundang-undangan.
Selain itu, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran kepala daerah akan dianaktirikan dalam distribusi anggaran.
"Dengan 17 anggota DPRD di Jawa Barat, Gubernur tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dewan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan daerah," kata Ono.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk membatalkan perjalanan menuju retreat di Magelang.
Keputusan tersebut buntut dari dinamika politik nasional pada Kamis (20/2/2025). Dimana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
