Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul tingginya kejadian bencana yang terjadi di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Aah Anwar mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menangani dampak bencana, terutama di tiga kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah.
"Upaya pemulihan yang dilakukan bersifat tidak permanen, dengan skema tanggap darurat yang diterapkan selama 14 hari. Adapun tiga titik utama yang menjadi fokus pemulihan adalah Kecamatan Bungbulang, Pakenjeng, dan Cilawu," kata Aah, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, skema pemulihan dilakukan secara cepat agar masyarakat dapat kembali menggunakan fasilitas umum yang terdampak. Ia juga berharap anggaran daerah cukup untuk mendukung langkah-langkah ini.
"Mudah-mudahan anggaran kita cukup dari hasil efisiensi ini, dan Insya Allah kita bisa masuk ke ranah itu," tambahnya.
Aah mengatakan, status tanggap darurat ini diberlakukan selama 14 hari, mulai 11 Maret hingga 25 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan frekuensi kejadian bencana yang meningkat sejak Oktober 2024.
Baca Juga
Hidrometeorologi basah diprediksi berlangsung sejak 17 Oktober 2024 hingga 31 Mei 2025.
Dalam rentang waktu 17 Oktober 2024 hingga 28 Februari 2025, BPBD mencatat sebanyak 244 kejadian bencana di Kabupaten Garut. Dari jumlah tersebut, tanah longsor menjadi bencana yang paling banyak terjadi dengan total 136 kejadian, diikuti angin kencang sebanyak 90 kejadian, serta banjir sebanyak 18 kejadian.
"Beberapa minggu terakhir, kejadian bencana ini semakin sering terjadi, menimbulkan keresahan masyarakat, serta berdampak pada rumah warga, infrastruktur, irigasi, sekolah, dan tempat ibadah," imbuhnya.
BPBD Kabupaten Garut juga mencatat dampak signifikan terhadap masyarakat akibat bencana ini. Sebanyak 1.292 jiwa dari 497 kepala keluarga terdampak langsung, dengan rincian dua orang meninggal dunia, tiga orang mengalami luka-luka, dan satu orang dinyatakan hilang.
Sementara itu, 483 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, yakni 440 rumah mengalami kerusakan ringan, 14 rumah rusak sedang, dan 29 rumah mengalami kerusakan berat.
Selain rumah warga, berbagai fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Data BPBD menunjukkan bahwa 19 sekolah, dua masjid, serta lima jembatan mengalami kerusakan akibat bencana. Infrastruktur lainnya yang terdampak meliputi 30 ruas jalan yang rusak serta 47 tembok penahan tanah (TPT) atau jalan lingkungan yang mengalami kerusakan.
Aah mengatakan, BPBD terus berupaya mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan normal. Langkah awal yang dilakukan adalah perbaikan darurat terhadap infrastruktur yang rusak, terutama yang berdampak langsung pada mobilitas warga.
"Kami akan segera melakukan perbaikan dan menyesuaikan status menjadi tanggap darurat apabila diperlukan," tegas Aah.
Selain itu, BPBD dan instansi terkait juga berupaya menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, baik dalam bentuk logistik maupun dukungan psikososial. Aah berharap, upaya yang dilakukan pemerintah dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
"Kami berharap bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat. Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat," pungkasnya.
