Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Garut Minta Akses Kereta ke Yogyakarta, KAI Masih Telaah

Pemkab Garut mengusulkan pembukaan jalur KA baru dari Stasiun Garut menuju Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas transportasi massal.
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mengusulkan pembukaan jalur kereta api baru dari Stasiun Garut menuju Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas transportasi massal. 

Namun, PT KAI (Persero) menyatakan masih menelaah kelayakan usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek bisnis dan teknis.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen Pemkab Garut dalam meningkatkan mobilitas warga sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Satria Budi menyampaikan pihaknya telah menyerahkan permintaan resmi kepada PT KAI.

“Kami mengusulkan agar Garut tidak hanya terhubung dengan Jakarta dan Bandung, tetapi juga memiliki akses langsung ke wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan perjalanan masyarakat,” jelas Satria, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, keberadaan jalur kereta api ke Yogyakarta dapat membuka peluang baru dalam sektor pariwisata, pendidikan, serta perdagangan antarwilayah. Meski demikian, Satria menegaskan, pemerintah daerah hanya bersifat mendorong dan menunggu keputusan dari pihak operator.

“Kami memahami keputusan akhir berada di tangan PT KAI. Tentu saja mereka perlu melihat kelayakan dari berbagai sisi, terutama secara komersial,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, PT KAI menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengevaluasi kemungkinan pembukaan relasi baru dari Garut ke Yogyakarta. Proses ini mencakup sejumlah kajian mulai dari potensi jumlah penumpang, infrastruktur yang tersedia, hingga proyeksi keuntungan operasional.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyebutkan tidak cukup hanya mengandalkan survei minat masyarakat, namun harus ada analisis bisnis yang matang.

“Setiap pembukaan rute baru perlu dirancang secara menyeluruh. Kami tidak bisa hanya bergantung pada kuesioner. Aspek profitabilitas, keberlanjutan operasional, serta kesiapan infrastruktur sangat menentukan,” ujar Kuswardojo saat dihubungi.

Ia mengungkapkan, PT KAI terbuka terhadap setiap usulan dari pemerintah daerah, namun prosesnya memerlukan waktu serta koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan.

Sejak reaktivasi jalur Stasiun Cibatu–Garut pada Maret 2022 lalu, layanan kereta api di wilayah Garut mulai menunjukkan perkembangan positif.

Saat ini, masyarakat telah menikmati layanan KA lokal dan KA jarak jauh tujuan Jakarta via Bandung. Bahkan pada Januari 2024, PT KAI menambahkan layanan KA eksekutif dari Stasiun Garut, yang disambut antusias oleh pengguna.

Inisiatif menambah relasi baru dinilai sebagai langkah logis menyusul peningkatan okupansi dan permintaan layanan kereta api dari masyarakat Garut. 

Banyak warga, terutama mahasiswa dan pelaku usaha kecil, berharap adanya jalur langsung ke Yogyakarta dan kota-kota di Jawa Tengah untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan.

Salah satu warga, Reni Marlina, mahasiswa asal Garut yang kuliah di Yogyakarta, mengaku sangat mendukung rencana ini. “Kalau ada kereta langsung dari Garut ke Yogya, tentu sangat membantu. Selama ini saya harus ke Bandung dulu, baru lanjut ke sana. Cukup menyita waktu dan tenaga,” katanya.

Meski memiliki dukungan dari masyarakat, pembukaan jalur baru ke Yogyakarta bukan tanpa tantangan. PT KAI harus memastikan lintasan rel di sepanjang rute yang direncanakan mampu menampung frekuensi perjalanan tambahan. 

Belum lagi kesiapan stasiun pemberhentian, sinyal, dan jadwal lintas yang harus sinkron dengan rute lain.

Selain itu, PT KAI juga harus mempertimbangkan apakah relasi tersebut akan menggunakan kereta komersial murni, subsidi PSO (Public Service Obligation), atau skema campuran, yang tentu akan berdampak pada penentuan tarif dan segmen penumpang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper