Bisnis.com, BANDUNG—Oknum Human Resources Development (HRD) ditengarai sengaja tidak mengumumkan lowongan kerja (loker) agar bisa memperjual belikan kepada pihak-pihak tertentu.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan temuan ini didapat saat proses evaluasi dari laman penyediaan lowongan pekerjaan bernama Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan atau GLIK. Dimana partisipasi perusahaan mengumumkan lowongan di GLIK masih minim, setelah ditelusuri ternyata ada oknum-oknum itu.
"Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini, sukanya lakukan secara manual karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi," ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).
rkan informasi yang didapatkannya, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar nantinya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu
"Kalau ingin kerja harus x rupiah. Itu oknum loh ya sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai. Kenapa? Kalau tidak terbuka kan bisa tertutup, bisa transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh," tuturnya.
Keberadaan oknum-oknum HRD yang menerapkan sistem rekrutmen seperti itu, dirasakannya sudah banyak dibicarakan. Namun, Herman memastikan hal itu benar adanya dan ada di beberapa perusahaan wilayah Jawa Barat.
Baca Juga
"Ini kan obrolan warung kopi. Kalau saya sendiri kan mendengar langsung. Makanya bisa terlihat dari kenapa kok ada platform tapi tidak proaktif ya perusahaannya? Pasti HRD-nya ada ada masalah," jelasnya.
Menurutya dengan sudah adanya platform khusus ini, para pencari kerja, dikatakanya tidak harus mengantre menumpuk hingga berdesak-desakan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Cianjur dan wilayah Bekasi. Layanan khusus juga bisa lebih efektif karena pelamar hanya mengirimkan berkasnya secara daring ken perusahaan yang membutuhkan.
"Kalau manusianya pada diam kan platform enggak ada apa-apanya. Ditambah ada oknum, apakah oknum itu di Pemda, apakah oknum itu di perusahaan, sebetulnya bisa. Kalau mau serius," tuturnya.
Pemprov Jabar akan turut menindaklanjuti hal ini dengan yang mana Gubernur Dedi Mulyadi akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menangani masalah tersebut.
"Pak Gubernur minta agar menseriusi masalah ini dan tidak tidak ada lagi kejadian seperti Bekasi, seperti Cianjur butuh 30 orang, mendatangkan puluhan ribu orang. Jadi kesannya enggak bagus, belum lagi ada resiko chaos dan lain sebagainya," pungkasnya.
