Bisnis.com, CIREBON-- Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga kini belum menerapkan larangan kegiatan study tour untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Meski Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menetapkan kebijakan pelarangan study tour, Pemkab Cirebon memilih bersikap menunggu instruksi dan aturan tertulis dari pemerintah provinsi.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menjelaskan kebijakan pendidikan tingkat SD dan SMP berada di bawah wewenang kabupaten. Oleh karena itu, pihaknya masih menantikan regulasi resmi yang mengikat secara hukum sebelum mengambil langkah apapun.
Baca Juga
“Perlu ada kajian manfaat dan mudarat dari program study tour. Jika lebih banyak mudaratnya [merugikan], maka disarankan untuk tidak dilaksanakan dulu,” ujar Imron saat ditemui, Senin (5/5/2025).
Dia menambahkan, sebelumnya memang ada surat edaran dari Penjabat (PJ) Gubernur yang menyarankan pembatasan study tour. Namun, menurut Imron, imbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pelarangan di tingkat daerah.
“Saat PJ gubernur menjabat, sempat ada imbauan untuk membatasi kegiatan study tour. Tapi itu hanya sebatas anjuran, bukan peraturan yang wajib diikuti,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pun belum mengeluarkan larangan resmi. Mereka menilai, sebuah kebijakan perlu memiliki dasar hukum yang jelas dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis agar dapat dijalankan secara efektif.
Sementara itu, kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi bertujuan untuk mengurangi tekanan finansial terhadap orang tua siswa dan meminimalisir risiko kecelakaan dalam perjalanan wisata edukatif.
Meskipun aturan tersebut telah diumumkan, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang mengabaikannya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi melarang kegiatan study tour bagi seluruh sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini diumumkan tak lama setelah ia dilantik, sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat yang menilai kegiatan tersebut kerap menjadi beban ekonomi keluarga.
Dalam keterangannya, Dedi menyebut bahwa pendidikan seharusnya tidak menambah tekanan finansial, apalagi menjadikan rekreasi sebagai kewajiban sekolah.
Larangan ini bukan tanpa alasan. Dedi menilai kegiatan study tour selama ini sering disalahgunakan sebagai ajang rekreasi mahal yang tidak selaras dengan tujuan pendidikan. Ia juga menyinggung soal keamanan siswa yang kerap kali menjadi pertaruhan dalam perjalanan jauh.
Kebijakan ini langsung berdampak pada sejumlah sekolah. Beberapa kepala sekolah yang nekat menggelar study tour dilaporkan mendapat teguran keras.
Bahkan, ada yang dinonaktifkan sementara karena mengabaikan perintah larangan. Meski demikian, laporan terbaru menunjukkan beberapa dari mereka tetap menjabat, memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penegakan aturan di level birokrasi.
Meski menuai prokontra, sebagian besar orang tua menyambut baik keputusan ini. Mereka merasa lebih tenang karena tidak lagi dibebani permintaan dana besar untuk kegiatan yang belum tentu berdampak pada peningkatan mutu belajar anak.
Dedi sendiri mendorong sekolah agar mengganti study tour dengan kunjungan lokal yang edukatif dan terjangkau, seperti ke museum daerah, sentra industri kecil, atau situs sejarah di sekitar kabupaten.
