Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap melarang kegiatan study tour atau piknik sekolah, sejalan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kebijakan tersebut diambil untuk menghindari beban ekonomi bagi keluarga siswa, terutama dari kalangan menengah ke bawah, serta mencegah potensi penyalahgunaan kegiatan tersebut.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan larangan study tour yang dicanangkan Pemprov Jawa Barat.
Menurutnya, larangan itu bukan semata-mata membatasi ruang gerak siswa, tetapi justru bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kian kompleks.
“Kami tetap melarang study tour karena ini sudah jadi kebijakan Gubernur. Itu aturan yang bagus juga. Piknik itu hanya bisa dirasakan oleh keluarga yang berada. Bagi ekonomi rendah, itu memberatkan. Kita harus paham kondisi ekonomi orangtua juga,” ujar Imron saat ditemui di kantor Bupati Cirebon, Senin (28/7/2025).
Imron menjelaskan, kegiatan wisata edukasi seperti study tour kerap disalahpahami sebagai keharusan bagi siswa, padahal sifatnya tidak wajib. Ia juga menyoroti praktik sekolah yang menjadikan study tour sebagai ajang prestise, bahkan tak jarang terjadi penekanan secara halus kepada orangtua agar anaknya ikut.
Baca Juga
"Beberapa sekolah memang tidak mewajibkan, tapi ada tekanan sosial di antara siswa dan orangtua. Ini yang jadi masalah. Kegiatan yang niatnya bagus justru bisa menciptakan ketimpangan sosial,” jelasnya.
Bupati menilai, sekolah seharusnya lebih fokus pada penguatan kegiatan intra maupun ekstrakurikuler yang murah dan berdampak luas, dibandingkan menggelar study tour yang memerlukan biaya besar dan kerap menimbulkan polemik.
Imron mendorong agar sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan edukatif yang tidak membebani siswa dan orangtua secara ekonom
Ia mencontohkan kegiatan pentas seni, lomba antar kelas, atau kunjungan edukasi lokal yang bisa dilakukan tanpa perlu biaya besar.
"Kegiatan pengayaan itu penting, tapi tidak harus ke luar kota atau luar pulau. Banyak potensi lokal yang bisa jadi sarana belajar anak-anak. Intinya jangan sampai orangtua terbebani,” tegas Imron.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memberlakukan larangan kegiatan study tour ke luar provinsi, menyusul terbitnya surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi yang menegaskan larangan itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan.
Kebijakan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, namun Dedi berdalih bahwa kebijakan tersebut bertujuan melindungi siswa dari beban biaya tinggi yang kerap kali menyulitkan orang tua. Ia menyebut kegiatan study tour selama ini lebih banyak menjurus pada wisata hiburan daripada aktivitas pembelajaran.
Larangan tersebut tak berarti menutup peluang kegiatan edukasi luar sekolah sepenuhnya. Gubernur Dedi justru mendorong sekolah-sekolah menggelar kegiatan serupa di dalam wilayah Jawa Barat, dengan tetap memperhatikan nilai pendidikan, pembentukan karakter, dan kesetaraan akses bagi seluruh siswa.
Menurutnya, kegiatan yang dilakukan di lingkungan lokal bisa menjadi sarana mengenalkan kekayaan budaya dan ilmu pengetahuan daerah tanpa memberatkan keuangan keluarga siswa.
Namun, di sisi lain, kalangan pelaku wisata dan pengusaha transportasi menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai larangan itu berpotensi menggerus pendapatan usaha kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kunjungan rombongan pelajar.
Meski demikian, Dedi menegaskan dunia pariwisata tak bisa terus mengandalkan siswa sebagai motor utama, melainkan harus berbenah dan menarik minat wisatawan umum melalui peningkatan kualitas dan pelayanan.
