Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat memastikan gelaran pemilihan kepala desa (Pilkades) berbasis elektronik digelar akhir Desember 2025.
Sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu akan menjadi percontohan penerapan sistem baru yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini.
Kepala DPMD Jabar Ade Afriandi mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkades elektronik mencapai Rp5 miliar untuk 139 desa.
"Kebutuhan anggaran tanpa pengadaan sarana dan prasarana atau disediakan oleh Pemkab Indramayu, diperkirakan kurang lebih Rp700 Juta. Tapi kalau Pemkab Indramayu tidak menyediakan saran prasarana, anggarannya capai Rp5 Miliar untuk 139 desa," katanya, Selasa (8/7/2025).
Ade mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa menyediakan sarana dan prasarana, sehingga anggarannya akan semakin kecil dari provinsi. Meski begitu, DPMD Jabar nantinya mengajukan anggaran pada APBD perubahan 2025.
"Kebutuhan anggaran pilkades elektronik/digital di Kabupaten Indramayu untuk 139 Desa sedang diajukan melalui Perubahan APBD Prov Jabar 2025," ucapnya.
Baca Juga
DPMD Jabar bersama Pemkab Indramayu sudah belajar langsung ke Kabupaten Boyolali dimana sudah menerapkan Pilkades berbasis digital.
"Hasil akhirnya akan ada daftar pemilih potensial desa, serta skema pilkades digital dengan hasil akhir mekanisme pemungutan suara sesuai kaidah kepemiluan dan Permendagri tentang Pilkades," jelasnya.
Kemudian, setelah semua pra Pilkades ini dijalankan, tahap selanjutnya yakni penyusunan kerjasama penggunaan aplikasi Siap Desa dan Pilkades digital.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sistem Pilkades digital ini nantinya akan diterapkan di seluruh desa, namun untuk uji coba akan dilaksanakan terlebih dahulu dari tingkat pemilihan RT dan RW di masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Barat.
"Tapi bisa dimulai begini, percobaan dan percontohan di RW saja, kita bikin sampel beberapa pemilihan ketua RW dengan sistem pemilihan elektronik. Nanti tata kelolanya akan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa," kata Dedi, Kamis (5/6/2025).
Dedi menjelaskan, pada prinsipnya sistem digitalisasi ini harus membuat adanya efisiensi bukan justru membuat anggaran bengkak pada kemudian hari. Dia memastikan akan mengawal dalam penerapan sistem digitalisasi ini.
"Kita lihat, digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal," ungkapnya.
Di sisi lain, kebijakan pemilihan kepala desa secara digital ini, harus melahirkan efisiensi dan kecepatan dalam penghitungan hasil pemilihannya.
"Nanti penghitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang nunggu antrean lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam," katanya.
