Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyusun langkah konkret dalam menyambut operasional Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
Dua pintu keluar tol yang akan melintasi wilayah ini menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur jalan penghubung dan jembatan, demi memastikan mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik berjalan tanpa hambatan.
Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, persiapan ini tak sekadar perencanaan teknis. Pemerintah daerah juga tengah menginventarisasi kebutuhan pembebasan lahan sebagai prasyarat pembangunan jalur-jalur baru menuju gerbang tol.
Kepala Dinas PUPR Garut Agus Ismail menjelaskan dua kecamatan yang menjadi titik akses utama Tol Getaci adalah Banyuresmi dan Cilawu. Ia menyebutkan pembangunan jalan penghubung dari Munjul ke Cimaragas sudah masuk skenario prioritas, sebagai jalur pendukung exit tol.
“Perencanaan sudah lengkap. Tapi karena banyak lahan belum tersedia, proses pembebasannya harus segera dimulai. Ini mutlak agar tidak menghambat jadwal konstruksi,” ujar Agus, Selasa (8/7/2025).
Salah satu jalur utama yang disiapkan adalah koridor Kadungora–Leles. Jalur ini dinilai paling strategis karena dapat mengalirkan kendaraan dari arah pusat kota Garut langsung menuju kawasan tol.
Baca Juga
Selain itu, Pemkab juga tengah merancang akses lain yang menghubungkan Jalan Anwar Musaddaddiyah ke Jalan Aruji, serta lintasan yang melintasi Sungai Cimanuk.
Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan awal pembangunan fisik bisa dilakukan pada tahun 2025 atau selambat-lambatnya 2026. Sebelum itu, koordinasi lintas sektor terus diupayakan agar dukungan anggaran dan regulasi dari pemerintah pusat dan calon investor bisa segera terealisasi.
Agus menjelaskan, tanpa sinkronisasi antarlembaga, proyek ini sulit berjalan mulus. “Kami sudah menyusun skema teknis, mulai dari dokumen perencanaan, peta lahan, sampai proyeksi pembiayaan. Tinggal bagaimana dukungan anggaran dan investor difinalisasi,” katanya.
Pemkab Garut menaruh perhatian serius pada arus lalu lintas yang diprediksi meningkat pesat saat Tol Getaci beroperasi penuh. Oleh karena itu, jalur pendukung ini menjadi prioritas untuk menghindari kemacetan serta menunjang konektivitas antarwilayah.
Tol Getaci sendiri merupakan proyek ambisius yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Total panjang ruas ini mencapai 206,65 kilometer, membentang dari Gedebage di Jawa Barat hingga Cilacap di Jawa Tengah. Panjang lintasan yang melintasi Provinsi Jawa Barat mencapai 171,40 km, sedangkan sisanya sepanjang 35,25 km berada di Jawa Tengah.
Ruas tol ini dibagi menjadi empat seksi: Gedebage–Garut Utara, Garut Utara–Tasikmalaya, Tasikmalaya–Patimuan, dan Patimuan–Cilacap. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana investasi lebih dari Rp56 triliun, dengan masa konsesi selama 40 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
Namun hingga kini, pelaksanaan proyek terkendala masalah krusial: gagalnya pemenuhan jaminan pelaksanaan dari pihak investor. Konsorsium yang semula ditunjuk pemerintah, yakni PT Jasamarga Gedebage-Cilacap (JGC), dinyatakan batal karena gagal memenuhi kewajiban administratif dan finansial.
Konsorsium JGC terdiri dari perusahaan pelat merah dan swasta, antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Jasa Sarana, PT Daya Mulia Turangga, dan Gama Group.
Komposisi kepemilikan saham sempat diumumkan secara resmi, dengan Jasa Marga memegang porsi terbesar yaitu 32,5 persen. Sayangnya, konsorsium ini tidak mampu memenuhi tenggat waktu jaminan pelaksanaan, terlebih setelah PT Waskita Karya mundur dari proyek.
Akibatnya, kontrak perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibatalkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kini tengah menyiapkan lelang ulang proyek agar tidak terlalu lama tertunda.
Kondisi stagnasi proyek utama tidak membuat Pemkab Garut ikut menunggu. Justru sebaliknya, mereka berinisiatif menyiapkan infrastruktur lokal lebih dahulu, agar ketika proyek nasional kembali bergulir, kabupaten ini sudah siap menyambut arus kendaraan.
“Kami tak bisa menunggu pusat. Peran daerah justru harus aktif agar jangan sampai saat tol dibuka, akses kita malah belum tersedia,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan pendukung ini juga akan berdampak ganda: mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian dan industri kecil, serta membuka peluang pengembangan kawasan baru di sekitar pintu tol.
